MK Hapus Aturan Ambang Batas Parlemen 4 Persen, Romy: Tidak ada Suara Rakyat yang Terbuang

Keputusan Mahkamah Konstitusi atau MK soal ambang batas parlemen atau parliamentary threshold sebesar 4 persen tentu memberikan angin segar bagi partai politik

Budi Arista Romadhoni
Kamis, 29 Februari 2024 | 23:15 WIB
MK Hapus Aturan Ambang Batas Parlemen 4 Persen, Romy: Tidak ada Suara Rakyat yang Terbuang
Ketua Majelis Pertimbangan PPP, M Romahurmuziy alias Rommy. [suarajogja.id/Hiskia Andika Weadcaksana]

SuaraSurakarta.id - Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal ambang batas parlemen atau parliamentary threshold sebesar 4 persen tentu memberikan angin segar bagi partai politik yang suaranya pada pemilu ini rendah. Tentu, peluang mereka untuk lolos ke kursi legislatif atau DPR RI menjadi besar. 

Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Romahurmuziy menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ketentuan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold sebesar 4 persen suara sah nasional.

"PPP menyambut baik putusan peniadaan ambang batas parlemen," ujar pria yang akrab disapa Romy dikutip dari ANTARA pada Kamis (29/2/2024). 

Menurutnya, putusan MK yang menghapus ketentuan ambang batas merupakan kemenangan kedaulatan rakyat karena setiap suara pemilih terkonversi menjadi perolehan kursi anggota DPR.

Baca Juga:Pencalonan Cawapres Dipertanyakan Keabsahannya, Gibran Buka Suara

"Inilah sebenarnya esensi sistem pemilu proporsional, yakni tidak ada suara rakyat yang terbuang," katanya.

Romy berharap putusan ini dapat berlaku prospektif, yakni berlaku mulai hari ini diputuskan.

Dia mengatakan tahapan penghitungan sebagaimana ketentuan ambang batas parlemen ini saat diputuskan belum berjalan.

Selain itu, dia juga meminta KPU segera berkonsultasi kepada MK untuk melakukan perubahan Peraturan KPU. Hal ini sekaligus menyambut putusan penghapusan ketentuan ambang batas parlemen.

"Mengapa? perubahan ketentuan usia syarat capres-cawapres bisa berlaku pada Pemilu 2024, tetapi penghapusan ambang batas parlemen pada Pemilu 2029," ucap Romy.

Baca Juga:Sikap Tutup Mulut Gibran Usai Putusan MKMK, Masih Maju Bacawapres atau Tidak?

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian gugatan uji materi Perludem mengenai ketentuan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar 4 persen suara sah nasional yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

News

Terkini