SuaraSurakarta.id - Sejumlah pengurus Partai Persatuan Pembangunan atau PPP Soloraya merapatkan barisan di tengah gempuran isu pemakzulan Presiden Jokowi.
Mereka bahkan mengadakan pertemuan di kantor bersama PPP yang berada Semanggi, Pasar Kliwon, Solo.
Kehadiran mereka tak lain untuk mendeklarasikan dukungan dan berjanji bakal mengawal Presiden Jokowi di tengah isu pemakzulan yang kini santer.
Koordinator PPP Solo Raya, Arif Rachman Hakim ditemani sejumlah ketua DPC PPP se-Solo Raya menegaskan bahwa masa jabatan Jokowi sebagai Presiden harus sampai tuntas.
Baca Juga:Tegaskan Para Menteri Jokowi Solid, Zulkifli Hasan Buka Suara Soal Mahfud MD Mundur
Keputusan tersebut dipilih oleh PPP se-Solo Raya usai mengadakan beberapa kali pertemuan dan rapat.
"Bahwa kami dari PPP Solo Raya mengadakan beberapa kali pertemuan beberapa kali untuk mengkaji dan juga kami mengajak beberapa pakar-pakar terkait untuk menyikapi situasi yang terjadi pada sekarang ini. Pertama kenapa kami atas nama PPP Solo Raya Karena kebetulan Pak Jokowi adalah dari Solo maka kita sebagai dari Solo Raya berusaha menjaga martabat beliau. Yang kedua kebetulan juga ketua DPR kita berasal dari Solo," ujar Arif, Jumat (9/2/2024).
Selain memutuskan untuk tetap mendukung Jokowi menyelesaikan periode kedua sebagai Presiden, Arif menambahkan bahwa dalam pertemuan kali ini terdapat delapan butir maklumat yang disepakati oleh semua Ketua DPC PPP se-Solo Raya. Salah satu di dalamnya adalah mengawal kepemimpinan Jokowi sebagai Presiden.
"Yang pertama kami dari PPP Solo Raya akan menjaga dan mengawal Pak Jokowi sampai akhir masa jabatannya Oktober 2024. Karena beliau sekarang sedang menyiapkan untuk Indonesia masuk menjadi negara modern negara adil makmur yaitu karena akan disiapkan dalam tahun ini sebelum beliau turun menyiapkan yang namanya Indonesia negara full digital. Sudah diresmikan namanya Ina digital," sambungnya.
Hal itu diakui tak lain diakui Arif sebagai respon dari gerakan Pemakzulan Jokowi yang makin masif baru-baru ini. Ia menambahkan bahwa banyak pihak yang mengkritik Jokowi saat ini karena kurang mendalami apa yang sebenarnya sedang disiapkan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.
"Sehingga apa yang disampaikan oleh kampus segala macam itu kita perlu menyampaikan apa yang disiapkan oleh beliau," tambah Arif.
Berikut adalah poin-poin utama yang disampaikan dalam maklumat PPP Solo Raya:
1. Menjaga dan Mengawal Presiden Jokowi
PPP Solo Raya bertekad untuk menjaga dan mengawal Presiden Joko Widodo dalam mewujudkan visi Indonesia Adil Makmur melalui transformasi digital yang terintegrasi, termasuk melalui inisiasi portal digital INA DIGITAL yang bertujuan untuk mengurangi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
2. Pemilu Tanpa Kampanye dari Fasilitas Negara
PPP Solo Raya menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo tidak menggunakan fasilitas negara dalam kampanye politiknya, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pemilu.
3. Mendorong Evaluasi Reformasi Melalui Simposium dan Seminar
Partai tersebut mengusulkan penyelenggaraan simposium, seminar, dan musyawarah nasional bersama Forum Rektor se-Indonesia dan Forum Raja-Raja Nusantara untuk mengevaluasi era reformasi dan mengatasi berbagai masalah seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme.
4. Jaminan Indonesia Adil Makmur 2025
PPP Solo Raya memberikan jaminan bahwa Indonesia akan mencapai kondisi adil dan makmur pada tahun 2025 jika sistem digitalisasi terintegrasi hingga tingkat RT.
5. Usulan pada Sidang MPR RI Oktober 2024
Partai tersebut mengusulkan agar GBHN dan lembaga tinggi negara DPA (Dewan Pertimbangan Agung) diperkenalkan kembali sebagai acuan dan penasehat Presiden.
6. Kenaikan Tunjangan dan Penggajian Ketua RW dan RT
PPP Solo Raya mengusulkan kenaikan tunjangan hingga 300% untuk menggantikan insentif rapat-rapat dan kunjungan kerja yang dihemat melalui digitalisasi. Mereka juga mengusulkan penggajian Ketua RW dan RT sesuai dengan UMR.
7. Menangkan PPP dalam Pemilu 14 Februari 2024
Partai tersebut menegaskan bahwa kemenangan PPP dalam pemilu akan membawa Indonesia masuk ke era Adil Makmur berbasis digital yang terintegrasi hingga tingkat RT.
8. Pemutihan Kasus Hukum
PPP Solo Raya mengusulkan pemutihan semua kasus hukum dengan syarat mengembalikan kerugian negara dan berkomitmen untuk mengakhiri praktik politisasi kasus hukum.
Sebagai informasi, turut hadir pula dalam deklarasi ini sejumlah petinggi PPP se-Solo Raya seperti Ketua DPC PPP Solo, Edy Jasmanto, Ketua DPC PPP Karanganyar, Agus Basuki, Ketua DPC PPP Sragen, Nurilah, dan Ketua DPC PPP Wonogiri, Heru Santoso.
