SuaraSurakarta.id - Presiden Jokowi menyalurkan bantuan pangan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) di Gudang Bulog Meger, Kabupaten Klaten, Rabu (31/1/2024).
Orang nomor satu di Indonesia itu juga memberikan gambaran bantuan lanjutan yang akan diberikan.
"Ini nanti, Januari, Februari, Maret akan diberikan kepada bapak ibu," kata Jokowi dilansir dari ANTARA, Rabu (31/1/2024).
Setelah itu, dikatakannya, akan disalurkan bantuan pangan untuk bulan April, Mei, dan Juni.
Baca Juga:Presiden Jokowi Singgung Mangkraknya Pembangunan Jalan Solo-Purwodadi, Warganet: Pak Ganjar Kemana?
"Setelah Juni saya akan lihat APBN lagi, kalau memungkinkan akan dilanjutkan. Paling tidak sampai Juni sudah," jelasnya.
Ia mengatakan untuk beras yang dibagikan kepada penerima manfaat merupakan beras dengan kualitas premium.
"Coba dicek saja sampai rumah, saya jamin berasnya baik dan premium. Ini kami berikan kepada 22 juta penerima di seluruh tanah air," paparnya.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi mengatakan bantuan pangan akan terus berjalan selama Januari, Februari, Maret kemudian lanjut lagi April, Mei, Juni.
Di samping itu, program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) juga terus berjalan.
Baca Juga:Pagi-pagi Buta, Presiden Jokowi Cek Perbaikan Jalan di Kabupaten Sragen, Ternyata Ada Masalah Besar
"Bisa dilihat di pasar tradisional, di modern market, di mini market, semua tersedia dan ditegaskan pak presiden berasnya baik. Ini jadi alternatif jelang panen," ujar dia.
Sementara itu, dikatakannya, Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan Januari-Februari Indonesia mengalami defisit beras 2,7 juta ton.
Menyikapi hal itu, dikatakannya, sampai dengan saat ini Bulog telah menyusun rencana importasi beras. Ia mengatakan importasi itu sudah diatur sedemikian rupa sehingga bisa masuk ke Indonesia sebelum panen.
"Pada daerah yang terjadi panen maka impor akan dihentikan, tapi kami juga tahu produksi beras hanya terjadi di sebelas provinsi di Indonesia. Ada daerah-daerah yang memang sepanjang tahun minus atau tidak ada produksinya, seperti NTT, Indonesia Timur," jelasnya.
Oleh karena itu, pihaknya akan mengarahkan agar sebagian importasi masuk ke daerah-daerah yang tidak mengalami panen sehingga bisa langsung mengisi kebutuhan masyarakat di sana.
"Jadi bantuan pangan dan SPHP ini tujuannya meringankan tekanan pasokan dari beras ke masyarakat terutama masyarakat yang paling membutuhkan. Importasi sudah dilakukan dan dijadwalkan baik dari waktu maupun pelabuhan impor beras akan tiba. Dipastikan tidak mengganggu panen di sentra produksi," katanya.
Sementara itu, pada bantuan pangan tersebut setiap keluarga penerima manfaat menerima beras seberat 10 kg/bulan.
