- Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, menilai penempatan Polri di bawah kementerian tidak relevan dengan reformasi 1998.
- Haedar Nashir menekankan penyelesaian masalah institusi negara lebih baik melalui reformasi internal daripada perubahan struktural.
- Mempertahankan Polri di bawah Presiden dianggap rasional untuk konsolidasi reformasi dan menghindari masalah birokrasi baru.
SuaraSurakarta.id - Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir menilai wacana penempatan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian tertentu tidak relevan dengan arah reformasi yang telah ditempuh Indonesia sejak 1998.
Hal itu dia katakan usai kegiatan di Universitas Muhammadiyah Semarang, Kamis (29/1/2026) malam.
Haedar menegaskan, Indonesia telah lebih dari dua dekade menjalani reformasi dengan berbagai konsekuensi dan capaian penting, salah satunya menempatkan institusi strategis negara langsung di bawah Presiden.
“Indonesia sudah 20 tahun lebih menjalani reformasi dengan segala risikonya. Hasil reformasi 1998 itu justru menempatkan institusi-institusi penting langsung di bawah Presiden,” kata Haedar.
Baca Juga:Ahli Hukum Usulkan Mekanisme Penugasan Presiden untuk Polri Isi Jabatan Sipil
Menurutnya, alih-alih kembali mengubah struktur kelembagaan, bangsa ini seharusnya fokus pada konsolidasi reformasi yang sudah berjalan.
Perubahan struktural dinilai justru berpotensi menimbulkan persoalan baru.
Muhammadiyah, kata Haedar, berpandangan bahwa persoalan yang muncul di institusi negara baik Polri, TNI, maupun lembaga pemerintahan lainnya lebih tepat diselesaikan melalui reformasi internal.
“Kalau ada masalah di Polri, TNI, atau komponen negara lainnya, lebih baik dilakukan reformasi dari dalam. Itu jauh lebih substantif,” ujarnya.
Haedar juga mengingatkan bahwa menempatkan institusi seperti TNI atau Polri di bawah kementerian justru berisiko menambah problem birokrasi.
Ia menilai reformasi birokrasi di tingkat kementerian sendiri belum sepenuhnya tuntas dan masih dihadapkan pada persoalan korupsi.
Baca Juga:Bareskrim Polri Bongkar Sindikat Pengoplos Gas di Sukoharjo, Kerugian Negara Capai Rp 5,4 Miliar
“Kalau ditempatkan di bawah kementerian, bisa muncul problem baru. Reformasi birokrasi di kementerian saja belum selesai,” katanya.
Ia menegaskan, mempertahankan Polri di bawah Presiden dengan perbaikan internal yang berkelanjutan merupakan pilihan paling rasional untuk menjaga konsistensi arah reformasi dan mencegah kontroversi yang membingungkan publik.
“Supaya tidak muncul kontroversi yang membuat rakyat bingung soal arah bangsa ini ke mana,” ucapnya.
Haedar menambahkan, keputusan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang menetapkan Polri tetap berada di bawah Presiden sejalan dengan platform reformasi nasional sejak 1998.
Ia juga meyakini pandangan serupa dianut oleh berbagai organisasi kemasyarakatan lainnya, yakni mendorong penguatan reformasi internal sebagai bagian dari konsolidasi demokrasi, baik di tingkat pusat maupun daerah.
“Pandangan ormas-ormas itu pada umumnya mendorong reformasi dari dalam sebagai bagian dari konsolidasi demokrasi,” pungkasnya.
