- Puluhan pemulung di TPA Putri Cempo Solo menggelar aksi protes terkait rencana pelarangan aktivitas memulung mulai 1 Juli mendatang.
- Kebijakan tersebut dipicu oleh operasional penuh proyek waste to energy yang melarang akses pemulung ke area produksi utama.
- Dinas Lingkungan Hidup Solo mengklaim melakukan penataan operasional serta menyediakan area alternatif agar pemulung tetap dapat mencari nafkah.
SuaraSurakarta.id - Di tengah gunungan sampah yang menyengat di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Putri Cempo, Kota Solo, puluhan warga yang menggantungkan hidupnya dari sisa-sisa konsumsi kota duduk melingkar, Jumat (1/5/2026).
Bukan untuk beristirahat, melainkan menggelar aksi keprihatinan. Dengan beringasnya matahari yang menyengat, mereka menyantap nasi kucing—simbol kesederhanaan, atau mungkin keterbatasan—sebagai bentuk protes diam atas kabar yang mengancam periuk nasi mereka.
Kecemasan terpancar jelas dari wajah-wajah yang telah puluhan tahun akrab dengan debu dan bau sampah. Kabar burung yang beredar menyebutkan bahwa mulai 1 Juli nanti, aktivitas pemulung akan dilarang total di kawasan tersebut seiring dengan operasional penuh proyek pengolahan sampah menjadi energi (waste to energy). Bagi mereka, ini bukan sekadar kebijakan, tapi lonceng kematian bagi mata pencaharian.
Sukarni (50), Ketua Paguyuban Pemulung TPA Putri Cempo, adalah salah satu potret kegelisahan itu. Lebih dari separuh hidupnya dihabiskan di tempat ini. TPA Putri
Cempo bukan sekadar tempat pembuangan akhir, tapi ladang kehidupan bagi keluarganya dan ratusan orang lainnya.
Baca Juga:Ini Penjelasan Manajemen Persis Solo Soal Tunggakan Hutang Sewa Stadion Manahan: Kita Tak akan Lari!
"Aspirasi kita sebagai pemulung masih bisa tetap bekerja. Karena ada kabar kalau pemulung dilarang masuk," ujar Sukarni dengan nada khawatir saat ditemui di lokasi aksi.
Ketakutan Sukarni beralasan. Baginya dan rekan-rekannya, memulung adalah satu-satunya keahlian untuk bertahan hidup. Pendapatan mereka tak menentu, namun cukup untuk menyambung napas. Sukarni mengungkapkan, dalam sehari mereka yang masih kuat bisa mengumpulkan sekitar Rp 100 ribu hingga Rp 150 ribu.
"Saya sudah 30 tahun lebih mulung di sini. Sehari bisa bisa dapat Rp 100 sampai Rp 150 ribu. Itu kalau yang sudah tua-tua, sudah umur 60 tahun dapat Rp 60 ribu sampai Rp 80 ribu," ungkapnya, menggambarkan betapa rentannya ekonomi mereka, terutama bagi kaum lansia yang masih harus bekerja keras.
Keresahan semakin memuncak karena saat ini mereka mulai dilarang mendekat ke area vital di dekat pabrik PT Solo Citra Plasma Power (SCMPP), atau dikenal
sebagai blok D. Padahal, di sanalah "emas" bagi para pemulung berada: sampah baru yang masih memiliki nilai jual. Jika digeser ke area sampah lama, pendapatan mereka terancam nihil.
"Kalau kita mulung di area bukan dekat pabrik jika tidak dibuang sampah yang baru pastinya nol hasil, berangkat dan pulang tidak dapat uang. Penginnya itu mulung sampah baru, sampah lama-lama sudah tidak bisa diambil," jelas dia dengan mata berkaca-kaca.
Baca Juga:Utang Sewa Stadion Manahan Tembus Miliaran? Persis Solo Disebut Penunggak Terbesar
Menanggapi keresahan ini, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Solo, Herwin Tri Nugroho Adi, mencoba meredam situasi. Ia menegaskan bahwa yang terjadi
bukanlah pelarangan, melainkan penataan demi keselamatan dan kelancaran operasional proyek strategis nasional tersebut.
"Kita lakukan pengaturan dan pengendalian operasional, kita tidak melakukan larangan kepada pemulung, yang kita lakukan adalah pengaturan dan penataan,"
terangnya.
Herwin menjelaskan bahwa area pengolahan sampah memang harus disterilkan agar produktivitas waste to energy meningkat. Pemerintah berjanji menyiapkan dumping area alternatif di blok B yang masih akan menerima sampah baru, sehingga pemulung tetap bisa mengais rezeki, meski tidak di zona utama lagi. Sebuah janji di atas kertas yang masih harus dibuktikan di lapangan, di tengah perut-perut yang tak bisa menunggu.
Kontributor : Ari Welianto
