- Mantan Menteri ESDM Sudirman Said menyebut pola pikir jangka pendek dan kepentingan politik menghambat ketahanan energi nasional Indonesia.
- Ketergantungan impor minyak yang tinggi memicu defisit valuta asing serta menyebabkan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika.
- Kegagalan tata kelola strategis mengakibatkan proyek eksplorasi dan transisi energi terus mangkrak sehingga Indonesia selalu rentan menghadapi krisis.
SuaraSurakarta.id - Harga minyak boleh naik-turun. Selat Hormuz bisa ditutup, lalu dibuka lagi. Tapi, menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral era 2014–2016 Sudirman Said, ada tiga masalah yang tidak pernah berubah di balik rapuhnya ketahanan energi Indonesia.
Sudirman menjelaskan, "Tekanan pada energy security kita terus terjadi karena tiga aspek fundamental. Pertama, pola pikir jangka pendek atau ‘shortterm-isme’. Kedua, politik dan kebijakan populis yang terlalu dominan. Ketiga, maraknya praktik conflict of interest antara pengambil kebijakan dan pelaku usaha."
Ketiga masalah itulah yang telah menciptakan kegagalan sistemik yang berulang dari satu pemerintahan ke pemerintahan berikutnya.
"Akibat dari tiga hal tadi, kita selalu gagal dalam mengelola urusan yang fundamental dan berdimensi jangka panjang. Riset dan pengembangan migas, eksplorasi, transisi energi, hingga tata-kelola pasokan minyak., semuanya seret atau mangkrak," ujar dia, Jumat (1/5/2026).
Baca Juga:Pasbata Pasang Badan: Sebut Kampanye Hemat Energi Gubernur Jateng Tak Perlu Disudutkan
Seperti diketahui, saat ini dunia tengah mengalami krisis pasokan minyak global akibat konflik Timur Tengah yang oleh International Energy Agency (Badan Energi Internasional) disebut sebagai disrupsi/gangguan terhebat di sepanjang sejarah pasar energi. Namun, bagi Sudirman, krisis eksternal itu hanya memperlihatkan kelemahan yang sebenarnya sudah lama laten.
Indonesia mengonsumsi bahan bakar minyak 1,6 juta bph (barel per hari), tapi hanya mampu memproduksi 600-610 ribu bph.
Artinya, separuh lebih dari kebutuhan nasional bergantung penuh pada impor. Untuk membiayainya, saban hari negara harus membelanjakan valuta asing minimal USD100 juta. Pada 29 April 2026, tekanan itu mendorong rupiah terjun ke titik terendah sepanjang masa: Rp17.326 per 1USD.
Rektor Universitas Harkat Negeri itu menilai, semua itu bisa diantisipasi jika tata-kelola energi nasional tidak digerogoti oleh kepentingan-kepentingan jangka pendek. Ia mencontohkan bagaimana wacana transisi energi di Indonesia selalu mengikuti siklus harga minyak, dan bukan pada visi strategis.
"Coba cermati polanya, riuh-rendah transisi energi hanya muncul tatkala suasana harga minyak sedang ekstrem tinggi. Begitu keadaan normal, kita pun lupa, terninabobokan, dan lalu business as usual kembali," ujarnya.
Baca Juga:Bertemu Satukan Energi Menjadi Sinergi dalam Reuni Akbar IAATW 2024
Pola itu, dalam hemat Sudirman, adalah bukti paling nyata dari dominasi shortterm-isme dalam pengambilan kebijakan energi. Ketika produksi tidak meningkat dan transisi energi menjadi sekadar jargon musiman, maka selamanya Indonesia akan terus terperangkap dalam jebakan yang sama.
"Jadi, pertanyaan yang harus bisa kita jawab sekarang bukanlah soal bagaimana bertahan melewati krisis ini. Tapi: mengapa kita selalu saja tidak siap dan kalang kabut ketika krisis datang?" pungkas Sudirman.
