- Ketua Umum DPP PUI, Raizal Arifin, menolak wacana penempatan Polri di bawah kementerian.
- PUI menilai posisi Polri di bawah Presiden penting menjaga profesionalisme serta netralitas kepolisian.
- PUI mendorong penguatan institusi Polri secara substantif daripada melakukan perubahan struktur kelembagaan.
SuaraSurakarta.id - Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Persatuan Umat Islam (DPP PUI), Raizal Arifin, menanggapi wacana penempatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian.
Ia menilai, fokus utama negara seharusnya diarahkan pada penguatan institusi Polri, bukan perubahan struktur kelembagaan.
“PUI memandang bahwa posisi Polri yang berada langsung di bawah Presiden merupakan bagian dari konsensus reformasi untuk menjaga profesionalisme dan netralitas kepolisian,” kata Raizal Arifin.
Raizal menekankan bahwa dalam urusan keamanan dan ketertiban, kejelasan garis komando menjadi faktor krusial. Menurutnya, struktur Polri yang saat ini berada langsung di bawah Presiden masih relevan dan efektif untuk menjaga stabilitas nasional.
Baca Juga:Fadli Zon Ajak Komunitas Dalang, Perajin Gamelan hinggan Sinden Bangun Ekosistem Kebudayaan
“Dalam konteks keamanan, kejelasan komando sangat menentukan. Struktur yang ada sekarang menurut kami masih yang paling tepat untuk memastikan koordinasi dan respons negara berjalan cepat,” ujarnya.
Selain itu, Raizal juga menyoroti pentingnya menjaga independensi penegakan hukum. Ia menilai, penempatan Polri di luar kementerian membantu memastikan aparat kepolisian dapat bekerja secara objektif dan tidak terpengaruh kepentingan sektoral maupun dinamika politik jangka pendek.
“Yang perlu dijaga adalah independensi penegakan hukum, agar Polri bisa menjalankan tugasnya secara adil dan profesional,” lanjut Raizal.
Lebih jauh, Raizal menegaskan bahwa PUI mendorong penguatan Polri secara substantif, terutama dalam aspek profesionalisme, integritas, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ia menilai, langkah tersebut lebih mendesak dibandingkan perubahan struktural yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian kelembagaan.
“Bagi PUI, penguatan institusi jauh lebih penting daripada perubahan struktur. Setiap kebijakan negara seharusnya berangkat dari semangat islah dan kemaslahatan bersama,” tutupnya.
Baca Juga:Festival Gamelan dan Sinden di Solo, Gaungkan Semangat Pelestarian Budaya Generasi Muda
