SuaraSurakarta.id - Polemik dugaan pelanggaran pengelolaan Pasar Ikan Balekambang akhirnya mendapat tanggapan dari pihak Mitra Kerjasama Pemanfaatan (KSP).
Mereka mengklaim sama sekali tidak melakukan pelanggaran berdasar pada pengumuman pemenang lelang No.050/21/PL-PPI/VIII/2010 tertanggal 25 Agustus 2010 serta perjanjian kerjasama No.523/1.775/X/2021 dan No.0001/PIBK/1111 tanggal 31 Oktober 2011.
"Perjanjian tersebut mengatur tentang mitra kerjasama pemanfaatan dan pengelolaan aset Pemerintah Daerah Kota Solo berupa Pasar Ikan Balekambang. Kami sama sekali tidak merasa melakukan pelanggaran," tegas pengelola Pasar Ikan Balekambang, Liesmianingsih dilansir dari Timlo.net--jaringan Suara.com, Rabu (8/2/2023).
Menurutnya, berdasar perjanjian tersebut pihaknya berhak melakukan pemanfaatan dan pengelolaan fasilitas. Termasuk, melakukan perubahan atau rehabilitasi sekaligus membangun fasilitas tambahan.
"Termasuk, memberikan kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerjasama dengan Pemkot Solo," jelasnya.
Dikatakan, Pasar Ikan Balekambang merupakan satu-satunya pasar ikan resmi milik Pemkot Solo yang dikelola oleh pihaknya.
"Sehingga, kami telah melakukan kewajiban-kewajiban secara benar dan bertanggung jawab," kata Lies.
Disinggung mengenai pembayaran terhadap Pemkot Solo, Lies mengaku, sudah sesuai dengan perjanjian. Sehingga, tidak benar jika beredar isu bahwa Pasar Ikan Balekambang tidak melaporkan maupun membayarkan hasil keuntungan.
Lies juga mengungkapkan, pihaknya rutin membayarkan kontribusi tetap senilai Rp140 juta per tahun. Sedangkan, untuk kontribusi tidak tetap sebesar 5 persen dibayarkan tiap lima tahun sekali.
Baca Juga:Ditemukan Banyak Pelanggaran, Pemkot Solo Didesak Tutup Pasar Ikan Balekambang
"Itu rutin kami bayarkan. Tidak pernah telat. Bahkan, kami menggunakan audit independen. Kami bahkan mendapatkan penghargaan dari Pemkot Solo terkait pembayaran kontribusi (pajak restoran) tersebut,” ujarnya.
Sedangkan, untuk alih fungsi musala pihaknya mengklaim memindahkan ke tempat yang lebih baik. Sehingga, nyaman untuk digunakan.
Lalu untuk lahan parkir, pihak juga sama sekali tidak menarik dari tukang parkir. Pengelolaan parkir diserahkan ke masyarakat sekitar di Kawasan Pasar Ikan Balekambang.
"Untuk musala, kami pindahkan dari yang dulunya ruang rapat. Lebih bersih. Untuk lahan parkir, kami serahkan ke masyarakat sekitar," ujarnya.
Pihaknya juga menyangkal tidak memiliki izin untuk pemanfaatan Pasar Ikan. Hal ini dikuatkan dengan izin Nomor Induk Usaha : 2704220029433 tanggal 27 April 2022.
"Sehingga, dengan kami mengantongi izin itu maka secara sah kami memiliki izin dan tidak melanggar undang-undang yang berlaku," ungkapnya.
Dengan dimilikinya perizinan yang sesuai dengan undang-undang tersebut, diharapkan Pasar Ikan Balekambang tidak dibubarkan atau ditutup.
"Pada faktanya, kami tidak melakukan perbuatan melawan hukum. Kami punya izin-izinnya. Sehingga, apa yang dituduhkan kepada kami tidak benar," tegas Lies.
Sebelumnya, Ketua Komisi II DPRD Kota Solo, Honda Hendarto dalam rapat audiensi yang dilaksanakan bersama OPD terkait, menemukan pelanggaran keberadaan Pasar Ikan Balekambang.
Pihaknya mendesak, Inspektorat Kota Solo untuk melakukan pemeriksaan dan mengaudit secara menyeluruh terkait permasalahan dugaan pelanggaran tersebut.
"Ternyata ada beberapa isi perjanjian yang yang tidak pas. Pihak pertama dalam hal ini OPD terkait untuk melakukan evaluasi setiap tahun, namun tidak dijalankan," tegas Honda.
