Sedangkan, untuk alih fungsi musala pihaknya mengklaim memindahkan ke tempat yang lebih baik. Sehingga, nyaman untuk digunakan.
Lalu untuk lahan parkir, pihak juga sama sekali tidak menarik dari tukang parkir. Pengelolaan parkir diserahkan ke masyarakat sekitar di Kawasan Pasar Ikan Balekambang.
"Untuk musala, kami pindahkan dari yang dulunya ruang rapat. Lebih bersih. Untuk lahan parkir, kami serahkan ke masyarakat sekitar," ujarnya.
Pihaknya juga menyangkal tidak memiliki izin untuk pemanfaatan Pasar Ikan. Hal ini dikuatkan dengan izin Nomor Induk Usaha : 2704220029433 tanggal 27 April 2022.
"Sehingga, dengan kami mengantongi izin itu maka secara sah kami memiliki izin dan tidak melanggar undang-undang yang berlaku," ungkapnya.
Dengan dimilikinya perizinan yang sesuai dengan undang-undang tersebut, diharapkan Pasar Ikan Balekambang tidak dibubarkan atau ditutup.
"Pada faktanya, kami tidak melakukan perbuatan melawan hukum. Kami punya izin-izinnya. Sehingga, apa yang dituduhkan kepada kami tidak benar," tegas Lies.
Sebelumnya, Ketua Komisi II DPRD Kota Solo, Honda Hendarto dalam rapat audiensi yang dilaksanakan bersama OPD terkait, menemukan pelanggaran keberadaan Pasar Ikan Balekambang.
Pihaknya mendesak, Inspektorat Kota Solo untuk melakukan pemeriksaan dan mengaudit secara menyeluruh terkait permasalahan dugaan pelanggaran tersebut.
Baca Juga:Ditemukan Banyak Pelanggaran, Pemkot Solo Didesak Tutup Pasar Ikan Balekambang
"Ternyata ada beberapa isi perjanjian yang yang tidak pas. Pihak pertama dalam hal ini OPD terkait untuk melakukan evaluasi setiap tahun, namun tidak dijalankan," tegas Honda.
