SuaraSurakarta.id - Pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, menganggarkan biaya sebesar Rp1,2 miliar/bulan untuk belanja bahan baku Makan Bergizi Gratis (MBG).
SPPG Wong Solo 1 dan 2 atau SPPG Gagaksipat Puspo Wardoyo menjelaskan, di dua dapur yang ada di SPPG tersebut, para tenaga kerja menyiapkan sebanyak 12.000 porsi/hari.
Untuk dapur satu menyuplai 49 sekolah dan dapur dua sebanyak 59 sekolah yang ada di kawasan tersebut.
Mengingat biaya operasional yang cukup besar, ia berharap proses reimburse dari pemerintah bisa berjalan lebih cepat. Ia meminta pembayaran agar bisa dilakukan setiap minggu.
"Kalau bisa harapan kami dibayar mingguan. Dibayar mingguan, tidak lebih dari satu bulan," kata Puspo Wardoyo melansir ANTARA, Kamis (16/1/2025).
Meskipun sejauh ini masih menggunakan anggaran mandiri, pihaknya berkomitmen ikut menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
"Kami betul-betul tidak sembarangan karena katering itu butuh pengalaman dan pengetahuan. Saya memberi contoh kepada teman-teman lainnya, dengan pengalaman kami ini supaya bisa berjalan dengan baik," katanya.
Selain dapur, pihaknya juga menyiapkan sebanyak empat armada yang berfungsi untuk mendistribusikan makanan ke setiap sekolah.
"Untuk pendistribusian mobilnya memang harus cukup karena waktunya bersamaan," katanya.
Baca Juga: Puspo Wardoyo: Makan Bergizi Gratis Berdayakan Ekonomi Lokal
Terkait hal itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan pembayaran dari pemerintah untuk pengelola SPPG belum bisa dilakukan karena proses administrasi di APBN.
"Untuk tahap awal ini karena sekolah tanggal 6 Januari 2025 program sudah launching, sementara kami baru bisa buka blokir APBN tanggal 6 Januari juga, jadi tahap awal kami menggandeng siapa saja yang bisa memberikan kontribusi sejak awal," katanya.
Meskipun demikian, pihaknya sedang mengupayakan agar dana dari APBN dapat dicairkan lebih awal. Dengan demikian, BGN bisa melibatkan lebih banyak pihak swasta dalam Program Makan Bergizi Gratis, salah satunya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
"Ke depan UMKM, pengusaha kantin, warung tegal, dan lain sebagainya bisa ikut terlibat. Ini sedang dalam penyesuaian-penyesuaian," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Masuk Red Notice Interpol, Erick Soedjasa Ditangkap Bareskrim di Bandara Juanda
- Arti Weton Bumi Kapetak Menurut Primbon Jawa: Karakter Tangguh dan Tahan Banting Menuju Sukses
- Skandal Biksu Thailand Viral: Dana Kuil Rp46 M Raib, Emas 16 Kg Disita hingga Rekaman Tak Senonoh
- Berapa Harga Oven Mini? Cek 9 Rekomendasi Merek Berkualitas dan Kisarannya
- 8 Cara Mudah Membersihkan Panci Gosong dan Berkerak agar Kembali Kinclong
Pilihan
-
Pakar UNS Soroti Pemangkasan Anggaran Kebencanaan: Negara Kita Suka Kejadian Dulu Baru Dikaji!
-
Catat! Jadwal Resmi Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026: Lawan Malaysia di SUGBK
-
Rp11 Triliun Disiapkan untuk Isi Rekening Massal, Seorang Dapat Berapa?
-
Harusnya Bisa Kenyang dan Sehat, 230 Siswa di Pati Malah Keracunan Usai Santap MBG
-
Drone Thermal Dikerahkan, SAR Perluas Pencarian 5 Jurnalis Hilang di Perairan Anak Krakatau
Terkini
-
Holding Ultra Mikro 5 Tahun, Jutaan UMKM Makin Berdaya
-
Mantan PMI Tati Purwanti Kembangkan Bubur Cirebon hingga Jantung Kota Taipei
-
Pakar UNS Soroti Pemangkasan Anggaran Kebencanaan: Negara Kita Suka Kejadian Dulu Baru Dikaji!
-
Dukung Diaspora dan PMI, BRImo Taiwan Raih Penghargaan Inovasi Indonesia 2026
-
Masa Demo di Depan Rumah Jokowi, Serahkan Surat Peringatan dan Plakat Bertuliskan Filosofi Jawa