- Menko PMK Muhaimin Iskandar mengkritik profesor birokrat yang kehilangan daya kritis dan cenderung tidak objektif saat bertugas.
- Dalam seminar di UNS Solo (2/7/2026), beliau mengajak akademisi mengawal kebijakan pemerintah melalui riset agar pembangunan tepat sasaran.
- Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk pemberdayaan desa serta menuntut sinergi perguruan tinggi dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional.
SuaraSurakarta.id - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menyindir para akademisi atau profesor yang sudah masuk di birokrasi pemerintahan kehilangan daya kritisnya.
Cak Imin menyebut profesor di kampus taat ilmu, taat teori, taat ilmu pengetahuan. Tapi begitu jadi birokrat lupa, tidak berani bicara qulil haqqa walau kana murran (katakanlah kebenaran walaupun itu pahit).
"Tidak berani ngomong 'pak jangan gini pak, kalau gini maka gagal'. Profesor di kampus begitu sudah jadi birokrat ABS (Asal Babe Senang), tidak bisa, harus ngomong apa adanya," terangnya saat menjadi Keynote Speaker Seminar Nasional Desa Berdaya: Peran Milenial dalam Mendukung Kemandirian Pangan Lokal Berkelanjutan di UNS Solo, Kamis (2/7/2026).
Cak Imin menegaskan kalau pimpinan-pimpinan lebih senang kalau yang disampaikan itu apa adanya.
"Nah, itu yang menjadikan teknokrasi kita harus betul-betul taat asas pada ilmu pengetahuan. Dalam konteks itu kita harus bekerja sama berkolaborasi," ungkap dia.
Pada kesempatan tersebut, Cak Imin mengajak PT, guru besar dan ahli untuk terus menjadikan riset sebagai ujung tombak dari politik ekonomi, politik pangan. Sehingga bisa membuat langkah-langkah tidak sesat di dalam melanjutkan kebijakan pembangunan.
"Kita semua harus terus bergerak sama-sama mulai dari komitmen untuk terus berinovasi sampai pada menyiapkan SDM yang memang tangguh serta betul-betul siap untuk menghadirkan pembangunan yang sesuai dengan tuntutan dan tantangan," paparnya.
Cak Imin juga mengajak generasi muda untuk membangun sektor pertanian dari desa sebagai fondasi ketahanan dan kemandirian pangan nasional.
Karena peluang mewujudkan kemandirian pangan saat ini terbuka semakin lebar dan harus dimanfaatkan secara optimal, terlebih pemerintah telah menyiapkan dukungan anggaran yang signifikan untuk memperkuat sektor pertanian, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan potensi desa.
Baca Juga:Pede Recoki Kandang Banteng, Ini Alasan Timnas Amin Menang 30 Persen di Soloraya
"Kebijakan APBN kini mulai bergeser dari pola belanja rutin menuju anggaran yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat dan sektor-sektor prioritas. Efisiensi anggaran dilakukan agar setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi, termasuk melalui penguatan sektor pangan. Setiap rupiah dari APBN harus memiliki dimensi pemberdayaan. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Anggaran negara harus menjadi pengungkit agar masyarakat semakin mandiri secara ekonomi," jelas dia.
Cak Imin menyebut saat ini Indonesia masih menghadapi tantangan besar, termasuk kemiskinan dan krisis regenerasi petani. Maka berbagai terobosan harus didukung oleh implementasi yang berbasis ilmu pengetahuan dan tata kelola yang baik.
"Pentingnya peran perguruan tinggi dalam mengawal kebijakan publik agar tetap berpijak pada kajian ilmiah. Akademisi harus berani memberikan masukan secara objektif kepada pemerintah sehingga kebijakan yang diambil tidak menyimpang dari prinsip-prinsip keilmuan," tandasnya.
"Universitas harus mengawal pertanggungjawaban intelektual. Politik anggaran dan politik pangan harus benar, dan pelaksanaannya juga harus sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan," pungkas dia.
Kontributor : Ari Welianto
