SuaraSurakarta.id - Sidang mediasi kasus ijazah milik Presiden ke-7 Jokowi di Pengadilan Negeri (PN) Solo akan kembali dilanjutkan, Rabu (7/5/2025).
Pada sidang mediasi kedua yang akan digelar tersebut dengan agenda kaukus.
Humas PN Solo Bambang Ariyanto mengatakan pada tadi sudah dilaksanakan acara mediasi yang pertama untuk perkara gugatan nomor 99/Pdt.G/2025/PN Skt.
Sebagaimana diketahui tadi dari mediator acaranya masing-masing memberikan resume.
Baca Juga:Ditunjuk Jadi Mediator Kasus Gugatan Ijazah Palsu Jokowi, Ini Komentar Guru Besar UNS
"Resume daripada bagaimana langkah-langkah kalau tercapai perdamaian. Untuk mediasi yang kedua sepertinya masih dipanggil untuk nanti Rabu depan, 7 Mei 2025 dan acaranya kaukus, nanti akan dilakukan kaukus," terangnya saat ditemui di PN Solo, Rabu (30/4/2025).
Bambang mengatakan dalam sidang mediasi tadi yang hadir itu pertama, dari pihak penggugat dihadiri oleh kuasa hukum dan penggugatnya. Dari pihak Jokowi dan tergugat dua yakni SMA Negeri 6 hanya dihadiri oleh kuasa hukumnya.
"Perlu kami sampaikan juga tadi yang yang hadir dari pihak penggugat kuasanya dan prinsipalnya kemudian dari tergugat Pak Jokowi kuasa hukumnya. Kemudian dari tergugat dua prinsipalnya sendiri, ya SMA sama KPU kemudian dari UGM juga kuasa hukumnya," ungkap dia.
Bambang menjelaskan pada prinsipnya sesuai Perma nomor 1 tahun 2016 itu harus dihadiri oleh prinsipalnya.
"Pada prinsipnya menurut Perma nomor 1 tahun 2016, Perma Mahkamah Agung harus dihadiri oleh prinsipalnya," jelasnya.
Baca Juga:Jadi Tersangka Pemalsuan Dokumen, Pengacara Ini Batal Ikut Gugat Ijazah Jokowi
Bambang menambahkan tapi pasal 6 pada Perma itu boleh tidak hadir atau diwakilkan oleh kuasanya dengan ketentuannya memang beliau prinsipal sedang melaksanakan tugas negara, sakit, sedang berada di luar negeri atau dalam pengampuan.
Kasus gugatan ijazah milik Presiden ke-7 Jokowi masuk sidang mediasi di Pengadilan Negeri (PN) Solo, Rabu (30/4/2025).
Dalam sidang mediasi tersebut pihak penggugat menunjuk Guru Besar UNS Prof Adi Sulistiyono. Penunjukan mediator tersebut disetujui oleh para tergugat.
Pada sidang mediasi, penggugat bersama para kuasa hukumnya mengenakan pita warna hitam sebagai ikat kepala.
Pita warna hitam yang dipakai buat ikat kepala ini sebagai simbol matinya pendidikan. Penggugat berharap agar tergugat dalam hal ini Jokowi bisa hadir dalam proses sidang.
"Saya akan pakai ini sampai Pak Jokowi datang. Kalau Pak Jokowi datang ini baru saya lepas. Ini simbol matinya pendidikan, besok berati orang nggak usah sekolah tapi ini sangat berbahaya," terang Penggugat Ijazah Jokowi, Muhammad Taufiq, Rabu (30/5/2025).
Taufiq mengatakan mediasi itu harus dilakukan oleh in person atau yang bersangkutan. Jadi artinya posisinya sebagai penggugat dan yang digugat adalah Jokowi tentu harus hadir sendiri, lalu KPU Solo, SMAN 6 Surakarta dan UGM tentu para ketuanya harus hadir.
"Kenapa harus hadir, karena di sinilah sebenarnya arena yang paling terhormat, arena yang paling ilmiah. Karena di sini orang diuji dalam posisi yang sama sederajat banyak pihak untuk membuktikan bahwa kami mendalihkan ijazah yang beredar sampai hari ini apakah yang dipasang pengurus PSI atau yang lain belum bisa dikatakan sah baru pengakuan," paparnya.
Menurutnya dalam Perma nomor 1 tahun 2016 pasal 17 maupun pasal 7 itu mengamanatkan bahwa yang namanya mediasi itu sifatnya mandatori atau wajib.
Nah, kalau ternyata pertemuan pertama dan kedua tidak datang boleh dikatakan bahwa para tergugat tidak beritikad baik.
"Jadi itikad baik itu ditujukan dengan datang memenuhi undangan pengadilan untuk melakukan medias," jelas dia.
Taufiq menjelaskan dalam kasus ijazah Jokowi ini, UGM belum pernah menyatakan mengakui tetapi menyakini.
Kontributor : Ari Welianto
