Makanya putra putri keraton kalau menghadapi sudah menghadapi situasi seperti ini pasti sudah harus menyiapkan landasan-landasan hukumnya untuk berbicara dengan pemerintah pusat.
"Saya sendiri, tahun kemarin itu ada mahasiswa baru selalu bertanya bagaimana hubungannya keraton dengan pemerintah. Saya sampaikan bahwa memang negara masih punya hutang terhadap Surakarta dengan mengembalikan daerah istimewa itu," kata dia.
Dikatakannya kalau semua mengikuti video atau film PB XII, bahwa diwanti-wanti beliau kepada ayahandanya PB XI. Hati-hati untuk perjalanan waktu itu keadaan itu gelap.
"Gelap itu terjemahannya kan banyak, cuma kalau saya yang mengikuti perkembangan keraton yang berkomitmen untuk menjaga dan bahkan sudah ada putusan hukum tetap untuk keraton dengan lembaga dewan adat," paparnya.
Baca Juga:Kubangan di Lahan Kosong Kartasura Jadi Magnet Baru, Ratusan Pemancing Berburu Lele
Pastinya komitmen yang disampaikan oleh PB XII, lanjut dia, harus dijaga sebagai anak keturunannya. Kalau ada yang belum dilaksanakan atau dipenuhi oleh negara benar, karena ada beberapa setelah sinuhun itu menyatakan menggabungkan keraton ke republik.
"Itukan diikuti dengan adanya perpres 29 tahun 1964, yang mana garis besarnya keseluruhan dari perpres itu. Semua kebutuhan keraton kan dipenuhi oleh negara. Juga kalau merujuk belakang lagi dengan adanya PP 16/SD/1946, waktu itu keadaan Indonesia sangat darurat dan jika keadaan pulih kembali akan dikembalikan lagi dengan UU Keistimewaan Surakarta," jelas dia.
"Kalau pandangan kami, itu semua sudah kami lakukan untuk meminta kepada MK untuk dikembalikan Keistimewaan Surakarta," pungkasnya.
Kontributor : Ari Welianto
Baca Juga:Tingalan Dalem Jumenengan ke-21 PB XIII Berlangsung Khidmat, Keraton Solo Ungkap Modifikasi
