SuaraSurakarta.id - Sebanyak 99 petugas pos Hidrologi Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWSBS) dirumahkan dampak dari adanya efesiensi anggaran.
Kontrak mereka habis sejak Desember 2024 lalu dan tidak diperpanjang lagi kontraknya. Jumlah tersebut berasal dari hulu sampai hilir Sungai Bengawan Solo atau dari Pacitan hingga Bojonegoro.
"Ada 99 petugas pos hidrologi mulai dari hulu sampai hilir yang kontraknya habis sampai Desember 2024 kemarin," terang Kepala BBWSBS Maryadi Utomo saat ditemui, Jumat (14/2/2025).
Menurutnya petugas pos hidrologi tugasnya itu melaporkan terkait curah hujan, tingga muka air secara manual.
Baca Juga:Sawah Jadi Kolam Renang Raksasa! Banjir Sragen Bikin Petani Shock
Jadi nantinya petugas mengumpulkan data secara manual dan memvalidasi data terkait curah hujan, klimatologi dan tinggi muka air.
"Mereka itu statusnya kontrak, kontraknya itu tiap tiga bulan sekali. Jadi habisnya itu Desember 2024 kemarin, jadi ini belum ada kontrak baru," sambung dia.
Dengan dirumahkannya petugas pos hidrologi, nantinya fungsi dan tugas mereka akan digantikan alat automatic langsung melalu web.
Nanti akan difungsikan teman-teman PPK yang bertugas di Madiun, Soloraya hingga Bojonegoro.
"Jadi Insya Allah masih bisa kita tangani. Hanya kita memang lebih komplet lagi dengan teman-teman nanti yang bagus secara manual," ungkapnya.
Baca Juga:Banjir Rendam Kota Solo, 100 Orang Sempat Mengungsi
Sebenarnya data hidrologi itu ada yang otomatis dan manual, idealnya itu semua data terbaca. Sebagian besar data yang otomatis langsung masuk ke web, fungsi dari manual itu kalau tidak ada yang jaga seperti ini bisa difungsikan sebagai untuk kalibrasi.
"Kita sekarang berusaha mengoptimalkan sumber daya yang ada. Sehingga fungsi-fungsi dari balai tetap berjalan," imbuhnya.
Pihaknya pun masih tetap membutuhkan data secara manual melalui petugas hidrologi. Makanya BBWSBS akan tetap memperjuangkan mereka agar ke depan bisa bekerja kembali.
Karena mereka merupakan data primer sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan untuk mengelola sumber daya air mulai dari hulu hingga hilir.
"Jadi ini sangat penting sekali. Makanya kami akan memperjuangkan untuk teman-teman yang mengelola pos hidrologi ini agar terus bersama kami mengelola sumber daya air Sungai Bengawan Solo," kata dia.
Maryadi mengatakan bahwa dirumahkan petugas pos hidrologi adanya efisiensi anggara dari pemerintah pusat. Sebenarnya sudah menunggu sampai tanggal 14 Februari, tapi karena anggaran masih pembahasan di DPR RI, tentu setelah dari DPR akan kembali ke Kementerian Keuangan dulu.
"Setelah dibahas dengan Kemen PU ini kita masih terus berproses. Makanya kami memberitahu setelah ada surat dari BPSDM terkait pemberitahuan teman-teman ini harus menunggu sampai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kita ada dibuka blokirnya, sehingga kita baru bisa melakukan penarikan lagi," pungkasnya.
Kontributor : Ari Welianto
