SuaraSurakarta.id - Polemik antara PDIP dengan partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus DPRD Kota Solo masih berlanjut.
Adalah pembentukan Alat Kelengkapan (Alkap) DPRD Kota Solo masih berjalan alot untuk dan belum menemui kata sepakat.
Bahkan PDIP dan KIM Plus punya skema dan skenario untuk menyelesaikan pembentukan Alkap.
Hal tersebut berdampak molor pembahasan dan pengesahan Rancangan Anggaran Pendapat Belanja Daerah (RAPBD) 2025.
Baca Juga:RAPBD Tertunda, Anggota DPRD Kota Solo Terancam Tak Gajian
Fraksi PDIP terus melakukan lobi-lobi dengan partai yang ada di DPRD. Bahkan ada sejumlah skema yang diusulkan dan ditawarkan ke partai lain.
Sekretaris Fraksi PDIP DPRD Solo, Suharsono mengatakan ada tiga skema atau alternatif yang ditawarkan.
Skema ini didasarkan pada proporsionalitas dan perolehan kursi Pemilihan Legislatif (Pileg) 2025. Di mana PDIP mendapatkan 20 kursi.
Alternatif yang pertama PDIP minta ketua komisi 1 dan ketua komisi 3. Kemudian wakil ketua, sekretaris komisi 4 dan wakil ketua, sekretaris komisi 2.
"Lalu satu alkap DPRD dan komisi, ketua Badan Kehormatan (BK) berikutnya wakil ketua Bapemperda," terangnya saat dihubungi, Kamis (5/12/2024).
Baca Juga:Ditanya Statusnya di PDIP, Jokowi Beri Respons Tertawa: Ya Masih...
Untuk alternatif yang kedua, lanjut dia, 2,5 tahun pertama itu semua pimpinan alkap dan unsur pimpinan itu diberikan ke PDIP. Kemudian 2,5 tahun berikutnya itu diambil Fraksi Gerindra dan Fraksi PSI.
Kemudian alternatif ketiga, 2,5 tahun periode pertama ini, Fraksi PDIP mengambil ketua komisi 1, Ketua komisi 3 serta minta wakil ketua komisi 4 dan sekretaris. Lalu wakil ketua dan sekretaris komisi 2.
"Tiga alternatif itu sudah ditawarkan secara tertulis ke Gerindra maupun PSI. Mungkin bisa kroscek ke Gerindra dan PSI apa yang diminta Fraksi PDIP," ungkap dia.
Suharsono mengaku dapat tawaran skema dari Gerindra dan PSI, tapi pada prinsipnya F-PDIP berterima kasih merespon ajakan kerjasama kemarin.
"Cuma kami tidak sepakat, karena yang kami ajak Gerindra dan PSI. Tapi mereka membuat skema dengan mengatur melibatkan fraksi yang lain, kami tidak sepakat itu," sambungnya.
"Kami di DPRD tidak mengenal KIM Plus ya. Tapi mengenalnya adalah fraksi-fraksi," lanjutnya.
