SuaraSurakarta.id - Dalam beberapa waktu terakhir, muncul gejolak dan aksi demo para pengendara taksi online mengenai harga tarif yang dikeluarkan perusahaan.
Salah satu pengemudi taksi online Grab, Maryadi mengakui saat ini kondisi persaingan tidak sehat karena adanya perbedaan tarif dari masing-masing aplikator.
Menurutnya, antara aplikator satu dengan yang lain memasang tarif yang berbeda-beda. Hal itu cukup berpengaruh dengan pendapatan driver di lapangan.
Apalagi menurutnya dirinya harus menerima ketika mayoritas order yang dia terima adalah orderan hemat yang bertarif sangat rendah.
"Kita pengennya ada persaingan sehat. Jadi kalau tarif disamakan, Insya Allah pendapatan kita jadi sama dan ketimpangan tidak terlalu jauh," kata Maryad.
Pengemudi taksi online lainnya, Ali Mashkur juga menyampaikan harapan serupa.
"Tentu kami berharap pihak aplikator dapat segera menindaklanjuti SK Gubernur tersebut untuk menyelesaikan permasalahan tarif hemat grab yang dinilai terlalu rendah," kata Ali Mashkur.
Sementara itu, Pakar transportasi dari Universitas Diponegoro (Undip), Ir Okto Ridianto Manullang, menanggapi aksi demo driver taksi online yang menuntut kepatuhan aplikator terhadap SK Gubernur Jawa Tengah terkait tarif.
Menurut Okto, SK Gubernur yang telah menetapkan batas atas dan bawah tarif harus dipatuhi aplikator. Namun, belum semua aplikator yang sepenuhnya mematuhi.
Baca Juga:Kawal Presiden Jokowi, Aksi Paspampres Naik Ojek Jadi Sorotan Warganet: Bukan Sembarang Ojol
"Pemerintah harus awasi aplikator yang belum menyesuaikan harga, seperti Grab dan Maxim. Ini harus dikaji lebih lanjut," kata Okto.
Okto juga mendorong pemerintah untuk mengawasi aplikator yang tidak patuh terhadap SK Gubernur.
"Pemerintah harus tegas dan adil dalam menyelesaikan masalah ini. Jangan sampai ada pihak yang dirugikan," imbuhnya.
