SuaraSurakarta.id - DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Solo menyikapi kebijakan pemerintah yang telah menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi jenis Solar dan Pertalite, Sabtu (3/9/2022).
DPD PKS Solo dengan tegas menolak kebijakan pemerintah yang menaikan harga BBM. Pihaknya juga mendesak agar pemerintah membatalkan kebijakan Kenaikan BBM Subsidi yang membebani rakyat.
"Kami menolak tegas kebijakan pemerintah yang menaikan harga BBM," terang Ketua DPD PKS Kota Solo, Daryono, Selasa (6/9/2022).
Ada sejumlah pertimbangan penolakan harga BBM. Kenaikan BBM Subsidi ini mengkhianati kepercayaan rakyat.
Baca Juga:Mahasiswa PMII Purwakarta Turun ke Jalan Kritik Kenaikan Harga BBM
Padahal pemerintah telah diberi mandat oleh rakyat untuk menyejahterahkan masyarakat, dengan menstabilkan harga kebutuhan masyarakat dan menyiapkan lapangan kerja.
"Sesuai janji kampanye Presiden Joko Widodo (Jokowi). Tapi faktanya, BBM sudah naik tujuh kali selama pemerintahan Jokowi sejak 2014," ujar dia.
Daryono menjelaskan, Pemerintah seringkali berdalih jika membengkaknya biaya Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) karena adanya subsidi BBM.
Menurutnya, pembengkakan biaya APBN bisa dikurangi dengan melakukan efisiensi agar bebas dari pemborosan belanja dan praktik korupsi.
"Pemerintah bisa menunda proyek-proyek besar yang tidak prioritas seperti proyek Ibu Kota Nusantara. Sehingga itu tetap bisa memberikan subsidi BBM kepada rakyat," ungkapnya.
Baca Juga:6 Pendemo Tolak Kenaikan Harga BBM di Patung Kuda Ditangkap
Dengan naiknya harga BBM, efeknya semakin memperburuk perekonomian rakyat yang baru mau pulih pasca pandemi Covid-19.
Apalagi angka kemiskinan pada tahun 2021 menurut data BPS sebesar 9,4 persen atau 48.790 penduduk. Ini menjadikan Kota Solo menempati posisi teratas angka kemiskinan untuk tingkat kota di Jawa Tengah.
"Naiknya BBM Subsidi dikhawatirkan menurunkan daya beli masyarakat dan memperparah tingkat kemiskinan di Kota Solo," sambung dia.
Adanya kompensasi bantuan sosial (bansos) dari pemerintah, lanjut dia, hanya menjadi solusi yang bersifat sementara.
Bahkan penyaluran bansos tersebut selama ini banyak catatan, ketidak keakuratan data, tidak tepat sasaran dalam penyaluran hingga terjadinya praktik korupsi bansos.
"Kami mendesak agar Pemerintah membatalkan kebijakan kenaikan BBM Subsidi. Karena kenaikannya itu sangat membebani rakyat," tegasnya.
Kontributor : Ari Welianto
