- Ketua Umum Asbanda, Agus H. Widodo, mendorong BPD menjadi orkestrator utama ekonomi daerah dalam forum di Solo, April 2026.
- BPD harus bertransformasi dari lembaga pasif menjadi akselerator pertumbuhan ekonomi guna mengatasi tantangan tekanan fiskal transfer daerah.
- Penguatan tata kelola, transformasi digital, serta dukungan sektor produktif menjadi strategi utama BPD untuk memperkuat stabilitas ekonomi daerah.
SuaraSurakarta.id - Ketua Umum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda), Agus H. Widodo, menegaskan bahwa Bank Pembangunan Daerah (BPD) harus bertransformasi menjadi kekuatan utama dalam pengelolaan ekonomi daerah, seiring dengan dinamika kebijakan fiskal dan tekanan terhadap Transfer ke Daerah (TKD).
Hal tersebut disampaikan dalam The Asian Post Best Regional Champion Forum 2026 yang diselenggarakan di Solo, Kamis (16/4/2026).
"Ke depan, kekuatan ekonomi daerah tidak hanya ditentukan oleh APBD, tetapi juga oleh seberapa kuat BPD mampu mengelola, menggerakkan, dan mengakselerasi aliran dana di daerah," ujar Agus.
BPD Harus Naik Kelas
Dalam sambutannya, Agus menekankan bahwa peran BPD tidak bisa lagi terbatas sebagai lembaga intermediasi keuangan yang pasif.
"BPD tidak boleh hanya menjadi tempat parkir dana pemerintah daerah. BPD harus naik kelas menjadi orkestrator pengelolaan keuangan daerah, penjaga stabilitas likuiditas, sekaligus akselerator pertumbuhan ekonomi regional," tegasnya.
Menurutnya, kebijakan transfer kas daerah memiliki implikasi strategis terhadap likuiditas, kapasitas pembangunan, serta keberlanjutan pertumbuhan ekonomi di daerah.
Tantangan Fiskal Jadi Momentum
Agus juga menyoroti adanya tekanan terhadap TKD dalam APBN yang berpotensi mempersempit ruang fiskal daerah, menekan belanja pembangunan, serta berdampak pada aktivitas ekonomi lokal.
Baca Juga: Jejak Mentereng Kasatgas Pangan Brigjen Ade Safri, Ungkap 4 Kasus Besar Sepanjang Februari
Namun demikian, ia melihat kondisi tersebut sebagai peluang strategis bagi BPD untuk mengambil peran yang lebih besar.
"Tantangan ini justru merupakan momentum bagi BPD untuk mengoptimalkan pengelolaan dana daerah, memperkuat intermediasi ke sektor produktif, serta membangun ekosistem ekonomi daerah yang lebih terintegrasi," jelasnya.
Dalam forum yang dihadiri Direktur Jendral Bina Keuangan Daerah, Ketua PERBAMIDA serta para Direktur Utama dan Direktur BPD seluruh Indonesia tersebut, Agus juga memaparkan tiga fokus utama penguatan BPD ke depan, yaitu:
1. Penguatan tata kelola dan manajemen risiko, untuk meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik.
2. Transformasi digital dan operasional, guna meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan.
3. Penguatan peran dalam ekosistem daerah, termasuk dukungan terhadap UMKM dan sektor produktif.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Penjelasan Polda Sulsel Terkait Kabar Penangkapan Basri Kajang
- 5 HP Murah Kamera Bagus Sesuai Review untuk Foto dan Video, Mulai Rp1 Jutaan
- 3 Parfum Mykonos Paling Wangi dengan Aroma Clean dan Tahan Lama Menurut Review Pembeli
- 6 Sepatu Jalan Terbaik yang Nyaman Dipakai Lari dari Brand Luar dan Lokal
- Di Mana Tempat Beli Sepatu Asics Ori di Indonesia? Ini 5 Rekomendasi Toko Tepercaya
Pilihan
-
Tersangka Don Ritto Dikawal Rantis Brimob saat Tiba di Kejagung, Emas hingga Brankas Ikut Dibawa
-
Banggar DPR Dorong Sinkronisasi Belanja Pusat dan Daerah untuk Percepat Pembangunan Jawa Timur
-
Isu Mutasi Besar-besaran di Kementerian PU Buntut Dokumen Menteri Dody Tersebar
-
Gianni Infantino Resmi Digugat! Hubungan Gelap dengan Donald Trump Dibongkar
-
Niat Hindari Ribut dengan Alasan Beli Kuota, Pria Palembang Malah Dikejar dan Ditembak
Terkini
-
Mandiri Looping for Life, Semangat Rawat Warisan dan Keberlanjutan di Road to INACRAFT Festival 2026
-
Dubes Qatar untuk Indonesia yang Baru Temui Jokowi, Singgung Soal Kondisi Timur Tengah
-
Nyaman Bersama Mandiri, Langkah Bank Mandiri Jaga Kenyamanan Nasabah Dari Transaksi Hingga Layanan
-
Dari Serbalawan, Kursumawati Layani Ribuan Transaksi dan Perkuat Inklusi Keuangan
-
Warnanya Merah Merona, Ini Penampakan Rumah Masa Kecil Etik Suryani yang Digeledah KPK