Gibran Terseret Pusaran Takhta? Hangabehi Bongkar Fakta Pertemuan: Bukan Soal Restu Raja Kembar

SuaraSurakarta.id - Nama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ikut terseret dalam pusaran dualisme takhta Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat.

Di tengah klaim yang saling bersahutan, KGPH Hangabehi, yang dinobatkan sebagai PB XIV oleh Lembaga Dewan Adat (LDA), akhirnya angkat bicara untuk meluruskan narasi, terutama mengenai pertemuan krusial dengan Gibran yang seolah menjadi legitimasi bagi kubu seberang.

Hangabehi secara tegas membantah bahwa pertemuan di 'kamar nyonyah' bersama Gibran, Gubernur Jateng Ahmad Lutfhi, dan Wali Kota Solo Respati Ardi, adalah forum untuk menyepakati suksesi takhta.

Menurutnya, agenda pertemuan itu jauh dari urusan restu-merestui calon raja.

"Beliau (wapres) menyampaikan bahwasanya apa yang dibutuhkan dari keluarga besar keraton yang bisa diberikan pemerintah untuk dibantu dalam hal ini," kata Hangabehi di Solo, Jumat (14/11/2025).

Ia menegaskan, kehadiran pemerintah saat itu murni untuk menawarkan fasilitasi di tengah masa duka.

"Kemudian kita menjawab mungkin keamanan selama proses pemakaman sampai ke Imogiri berjalan lancar dan sebagainya," ujarnya.

Pernyataan ini seolah menjadi bantahan telak terhadap klaim bahwa Gibran telah mengetahui atau bahkan merestui penunjukan KGPH Purboyo sebagai PB XIV.

Hangabehi menekankan, tidak ada pembahasan spesifik apalagi kesepakatan soal takhta dalam pertemuan tersebut.

Baca Juga: Rencana Jumenengan PB XIV, Maha Menteri KGPA Tedjowulan Justru Kaget: Belum Pernah Koordinasi!

"Itu saja, makanya saya kemudian menunggu untuk diajak berbicara, diajak rembug keluarga. Tapi sampai detik ini tidak ada rembugan. Tidak ada agenda, pembahasan, atau kesepakatan mengenai penetapan PB XIV dalam pertemuan tersebut," lanjut dia.

Bantahan Telak Atas Tudingan Pengkhianat

Selain meluruskan peran Gibran, Hangabehi juga membalas tudingan pengkhianat yang dilontarkan oleh GKR Timoer Rumbay.

Ia merasa label itu tidak adil karena dirinya merasa sengaja disingkirkan dari proses pengambilan keputusan paling vital di keraton.

"Jadi menyikapi Mbakyu Timoer pada saya kemarin, yang katanya berkhianat kepada kakak-kakaknya dan juga dengan adiknya. Saya kira kurang pas, karena sampai detik itu pada waktu itu saya menunggu jawaban," terangnya.

Alasan utamanya adalah ia tak pernah diberi tahu isi wasiat PB XIII dan tidak pernah diajak musyawarah.