Sosialisasi di Loji Gandrung, HIPMI Solo Bantu Percepatan Dapur Makan Bergizi Gratis

SuaraSurakarta.id - Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Solo terus mendapatkan dukungan penuh dari berbagai pihak.

Kali ini, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI Solo turut ambil bagian untuk membantu percepatan pendirian dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Ketua HIPMI Solo, Wahyu Adi Wibowo menjelaskan, pihaknya ditugaskan oleh Wali Kota Solo, Respati Ardi untuk melakukan akselerasi pengadaan dapur SPPG di Kota Solo.

"Karena sekarang posisi dapur di Solo, baru mengcover 10 persen dari total kebutuhan. Total kebutuhan ada sekitar 115 ribu siswa," kata Wahyu dalam acara sosialisasi Percepatan Makan Bergizi Gratis di Pendopo Loji Gandrung Rumah Dinas Wali Kota Solo, Jumat (9/5/2025) sore.

Baca Juga: Tinjau Program Makan Bergizi Gratis di Boyolali, Ini Respon Wakil Kepala Staf Kepresidenan

Lebih rinci, Wahyu memaparkan jika HIPMI Solo diminta untuk membantu akselerasi pendirian SPPG yang ada di Kota Solo.

Paling tidak dapur SPPG yang dibutuhkan minimal sekitar 30 SPPG. Dia menuturkan ada tiga skema untuk percepatan pendirian SPPG.

Mulai dari kombinasi antar investor untuk pendirian SPPG, membantu terkait aset untuk pendirian SPPG dan akses modal melalui crowdfunding.

Wahyu berharap dan berupaya maksimal sehingga paling ada penambahan SPPG di Kota Solo tahun ini.

Menurutnya ada beberapa kendala dan keluhan yang dialami pelaku usaha untuk dapat berkontribusi dalam percepatan MBG.

Baca Juga: Perluas SPPG, Puspo Wardoyo: Agar Makan Bergizi Gratis Terus Terpenuhi

Seperti modal, akses dan lainnya. Terkait modal, terangnya, ada skema bisnis kolaborasi melalui konsep crowdfunding.

"Kalau teman-teman merasa investasi Rp 700 juta, atau sampai tadi yang disampaikan Rp 1,5 miliar sampai Rp 2 miliar terlalu berat, kita berusaha mengakomodir teman-teman, bagaimana ini menajdi bisnis bareng, bisnis kolaborasi. Yang di situ konsepnya crowdfunding," terangnya.

Sementara itu, Wali Kota Solo, Respati Ardi, menyatakan komitmen penuh dalam mendukung program andalan Presiden Prabowo tersebut.

Pemkot Solo disebutnya mendorong agar dapur MBG segera berdiri di kecamatan-kecamatan yang belum terjangkau layanan SPPG.

"Intinya kami sangat support. Nanti kami akan dampingi secara penuh sesuai arahan dari BGN," ujar dia.

Ia juga menyinggung kebutuhan anggaran untuk mendirikan satu dapur SPPG yang diperkirakan mencapai Rp700 juta.

Menurutnya, angka tersebut adalah batas minimal yang realistis dan jauh dari klaim beberapa pihak yang menyebutkan hingga Rp1,5 miliar.

Pemkot Solo juga berencana melibatkan UMKM dalam mendukung program ini melalui kerja sama dengan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi).

Langkah ini diambil agar UMKM yang kapasitasnya belum memenuhi standar tetap bisa berpartisipasi dalam skema kolektif.

"Saya tugaskan Hipmi untuk menyatukan UMKM yang kapasitasnya belum nyampe. Supaya tetap bisa ikut program ini dan merasakan manfaatnya," tambahnya.

Secara nasional, hingga April 2025, jumlah SPPG yang sudah berjalan baru mencapai 1.087 dari target 15.000 secara bertahap.

Pemerintah berharap dukungan masyarakat dan mitra dapat mempercepat capaian target ini, termasuk di wilayah timur Indonesia yang menjadi prioritas akhir tahun.

Deputi Penyediaan dan Penyaluran Badan Gizi Nasional (BGN), Irjen (Purn) Suardi Samiran, menyebut bahwa kebutuhan SPPG di Kota Solo berbanding lurus dengan jumlah penerima manfaat program MBG yang mencapai 140 ribu orang.

"Jadi dibutuhkan sekitar 40 sampai 45 SPPG lagi," ujarnya.

Suardi menjelaskan bahwa pihaknya membuka peluang bagi masyarakat dan swasta untuk turut mendirikan SPPG Mandiri.

Namun, hingga saat ini banyak calon mitra yang masih terkendala pemenuhan persyaratan teknis dan administratif, seperti kelengkapan alat makan, rekening yayasan, hingga Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

"Banyak yang sudah membangun dapur, tapi belum punya peralatan masak atau alat makan. Ini belum bisa dianíggap lengkap. Semua harus sesuai standar higienis dan operasional," jelasnya.

Ia menegaskan, semua persyaratan harus dipenuhi secara teliti agar tidak terjadi kendala saat verifikasi data dan proses penyaluran.