SuaraSurakarta.id - Ratusan mahasiswa Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo memprotes soal Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) yang diduga memberatkan mahasiswa, Senin (13/5/2024).
Mereka juga mempertanyakan ada penambahan golongan UKT dari delapan ke sembilan yang tahun 2023 lalu tidak ada.
Masa berjalan atau long march menuju kantor Rektorat UNS sambil membawa spanduk dan poster dengan berbagai tulisan, seperti '#UNS Dajang Pendidikan', 'UKT Elit, Gedung Sulit', 'Komersialisasi Pendidikan', hingga 'Uang Kuliah Tinggi, Grebek Rektorat'.
Di depan kantor rektorat masa giliran berorasi sambil menyanyikan lagu-lagu aksi. Mereka juga meminta pihak rektorat UNS untuk menemui para mahasiswa dan memberikan penjelasan.
Seorang pegawai UNS sempat berdiskusi dengan mahasiswa bahwa pihak rektorat akan menemui semua mahasiswa yang aksi di gedung rektorat dalam diskusi terbuka di gedung auditorium.
Mahasiswa sempat menolak dan minta pihak rektorat menemui di sini (depan kantor rektorat) bukan di dalam gedung. Namun setelah diskusi dan pihak rektorat akan memberikan penjelasan terkait soal UKT, akhirnya mahasiswa bersedia menemui pihak rektorat di gedung auditorium.
Dalam diskusi terbuka yang berlangsung cukup lama para mahasiswa menerima penjelasan dari para petinggi UNS. Sejumlah mahasiswa saling bertanya terkait pembiayaan di UNS.
Para mahasiswa pun merasa kurang puas dengan jawaban para petinggi UNS soal UKT dan IPI. Tuntutan kebijakan IPI dengan nominal Rp 0 dan merevisi kebijakan IPI untuk dapat kebijakan akses buat semua masyarakat dalam menempuh pendidikan.
"Tentu kami merasa jawabannya belum puas. Karena beberapa point belum bisa dijawab dengan konkrit," ujar Presiden BEM UNS Solo, Agung Lucky Pradita saat ditemui, Senin (13/5/2024) sore.
Baca Juga: Rekrutmen Terbuka PDIP Menuju Pilkada Solo Sebagai Uji Kader? Ini Kata Pengamat UNS
Agung mengatakan nantinya akan melakukan eskalasi ke depannya untuk bersama-sama mengawal tuntutan para mahasiswa. Ini agar semuanya bisa tuntas dan terealisasi.
Ada delapan poin atau tuntutan yang disampaikan para mahasiswa terkait masalah ini. Namun jawaban yang disampaikan tidak memuaskan.
"Terkait SK rektor soal UKT dan IPI tadi belum disepakati apakah golongan 9 akan dihapus atau tidak. Serta kenaikan IPI yang mencapai 8 x lipat, salah satunya di Fakultas Kedokteran (FK) dari Rp 25 juta menjadi Rp 200 juta, dari kebidanan yang awalnya Rp 25 juta jadi Rp 125 juta," papar dia.
Agung menjelaskan dampak dari adanya golongan 9 itu tentu akan menjadi golongan yang tertinggi bagi mahasiswa.
"Ditakutkan banyak mahasiswa yang kesusahan dalam membayar UKT apalagi ketika kena golongan 9," sambungnya.
Sementara itu Wakil Rektor 2 UNS, Muhtar saat dikonfirmasi mengatakan dari 8 tuntutan mahasiswa tadi semua sudah dijelaskan.
Berita Terkait
Terpopuler
- Febrie Adriansyah Minta Emas 74 Kg dan Uang Ratusan Miliar Segera Dikembalikan
- 4 Perbedaan Rice Cooker Keramik vs Stainless Steel untuk Memasak Nasi, Mana yang Lebih Sehat?
- 3 Sepatu Jalan untuk Lansia Paling Nyaman, Hands Free Tak Perlu Membungkuk
- Spanduk Polwan saat Adang Aksi BEMI UI Kena Rujak Netizen: Bu Polwan Salah Bawa Spanduk?
- Kulkas Sharp 2 Pintu Berapa Harganya? Ini 3 Pilihan yang Dingin dan Hemat Listrik Sesuai Review
Pilihan
-
Geger Sekaten Solo: Keributan Pecah, Adu Dorong hingga Ada yang Dipukul di Bangsal Pagongan
-
Terputus Komunikasi Pasca Gempa, Mahasiswa NTT di Jogja Bergantung Bantuan Warga untuk Bertahan
-
Polwan Ditarik Mundur, Aksi BEM UI di Menara UOB Berujung Saling Dorong dengan Aparat
-
Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Rp7,8 Juta per Bulan Viral, Benarkah Batal Rp16 Juta?
-
Dihadang Polisi di UOB Plaza, Massa UI: Ini Bukti Kita Belum Merdeka!
Terkini
-
BRI KKB National Expo 2026 Cetak Rekor MURI, Digelar di 131 Lokasi Indonesia
-
Diwarnai Ketegangan Dua Kubu, Ribuan Warga Tetap Rebutan Telur Asin & Janur di Sekaten Solo
-
Geger Sekaten Solo: Keributan Pecah, Adu Dorong hingga Ada yang Dipukul di Bangsal Pagongan
-
BRI Peduli Perkuat Penanganan Gempa NTT, Bangun Posko Logistik dan Dapur Umum
-
Dari UMKM hingga Pekerja Migran, Ini 8 Kontribusi BRI untuk Indonesia