Pengamat Politik Nilai Kritik ke Jokowi, Upaya Mendelegitimasi Pemilu 2024?

SuaraSurakarta.id - Pengamat Politik Nasional, Arif Nurul Iman buka suara terkait dengan beragam kritik yang diarahkan ke pemerintahan Jokowi jelang Pemilu 2024.

Kritik itu muncul, dari sejumlah pihak, misalnya kampus yang membuat seruan moral dengan salah satu poin meminta kepada presiden agar menggunakan etika berpolitik.

Arif menilai sepanjang kritik tersebut masih dalam konteks konstitusional dianggap sebagai vitamin demokrasi.

Lalu, bila kritik dilakukan jelang Pemilu 2024, dapatkah mendelegitimasi hasil dari hajatan nasional lima tahunan tersebut?

Baca Juga: Pemilu 2024, Muhammadiyah Jateng: Saatnya Cari Pemimpin yang Bisa Diandalkan

Menurutnya, bagaimana pemilu itu tidak hanya harus berjalan damai, lancar, jurdil tetapi juga harus legitimate.

"Kenapa harus legitimate, karena pemimpin yang tidak legitimate di hadapan publik itu akan potensial mendapatkan resistensi atau perlawanan ketika membuat kebijakan publik," ucapnya saat diskusi bertajuk Wedangan Jaga Demokrasi di Wedangan Pak BOG Manahan Solo, Senin (12/2/2024) malam.

Dikatakan, kritik dari akademisi, mahasiswa, LSM, dan masyarakat sipil yang belum lama ini disampaikan harus dilihat dalam konteks siapa yang memberi kritik.

"Saya mengutip mengutip Prof Vedi Hadiz, yakni 'pemain kelas menengah di Indonesia adalah kelas menengah yang tidak berakar. Apa yang disebut tidak berakar? Artinya tidak membumi sampai akar rumput," jelasnya.

Menurutnya, dampak yang terjadi ketika kritik tidak berbasis akar, tidak punya basis massa, tentu resonansi politiknya tidak begitu besar.

Baca Juga: Logistik Pemilu 2024 Tiba di Kelurahan Solo, Pengamanan Diperketat

"Tentu saya tidak mengabaikan (kritik), tetapi kalkulasi secara politis dampaknya tidak begitu besar," jelasnya.