SuaraSurakarta.id - Komisi Pemilihan umum (KPU) Solo menjadwalkan penetapan Gibran Rakabuming Raka-Teguh Prakosa sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih hasil Pilkada 2020 pada Kamis (21/1/2021) siang ini.
Setelah agenda rapat pleno penetapan itu, Pemkot Solo segera menyiapkan transisi pergantian Wali Kota dari FX Hadi Rudyatmo kepada Gibran Rakabuming Raka yang segera ditetapkan oleh KPU sebagai cawali terpilih.
Sekretaris Daerah (Sekda) Solo, Ahyani, belum bisa memastikan apakah setelah pergantian ini wali kota baru bakal langsung berkantor di Balai Kota Solo.
"Kami lihat pasti akan ada perubahan. Kami menunggu kebijakan pusat apakah per 18 Februari seusai pelantikan, wali kota baru sudah langsung berkantor di Balai Kota atau akan ada penanggung jawab [Pj] terlebih dahulu," katanya kepada wartawan dilansir dari Solopos.com--jaringan Suara.com, Rabu (20/1/2021).
Jika memerlukan Pj, artinya akan ada pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur Jateng. Wali kota yang baru, sambung Ahyani, tak bisa mengutak-atik Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2021 yang telah ditetapkan bersama DPRD.
Wali kota baru bisa memasukkan programnya pada Rancangan APBD Perubahan. "Toh apa yang diprogramkan semuanya menyangkut aspek pelayanan publik. Mana yang sesuai dengan visi misi akan digenjot yang tidak sesuai nanti dikoreksi pada anggaran perubahan," bebernya.
Ihwal sejumlah jabatan kepala dinas Pemkot Solo yang bakal kosong setelah pergantian Wali Kota, Ahyani menyebut bakal diselaraskan dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru sesuai visi misi wali kota baru.
Sejumlah OPD bisa saja digabung atau dipecah, namun sumber daya manusia di dalamnya masih diisi oleh orang-orang yang saat ini masih menduduki jabatan tersebut.
"Memang beban ASN [aparatur sipil negara] akan sedikit berat karena peralihan. Seberat apa pun yang namanya tugas pemerintah kan sudah ada aturannya, terukur," ujar Ahyani.
Baca Juga: Tahun Baru 2021, Solo Raya Masih Belum Beranjak dari Zona Merah Covid-19
Wali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo, mengatakan masa peralihan tak berpengaruh terhadap birokrasi mengingat OPD bakal terus bekerja sesuai tugas dan fungsinya. "Birokrasi sudah ada Sekda, Kepala OPD beserta kepala bagian [kabag] itu nanti yang jalan," ujar Rudy, sapaan akrabnya.
Rudy pun mengaku belum tahu apakah sebelum ada wali kota baru ada Pj atau tidak. Menurutnya, hal itu tergantung Mendagri, termasuk kapan pelantikan wali kota baru nanti.
"Terserah Mendagri karena ada [jabatan kepala daerah] yang baru selesai Mei. Atau nanti diambil tengah-tengahnya. Namun mau dilantik kapan pun Pemkot siap. SDM sudah mapan Lurik dan 5 Mantab,” tandasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- 7 HP Samsung Seri A yang Sudah Kamera OIS, Video Lebih Stabil
Pilihan
-
Warga Sambeng Borobudur Terancam Kehilangan Mata Air, Sendang Ngudal Dikepung Tambang
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
-
Habis Kesabaran, Rossa Ancam Lapor Polisi Difitnah Korban Operasi Plastik Gagal
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
Terkini
-
Ini Penjelasan Manajemen Persis Solo Soal Tunggakan Hutang Sewa Stadion Manahan: Kita Tak akan Lari!
-
Utang Sewa Stadion Manahan Tembus Miliaran? Persis Solo Disebut Penunggak Terbesar
-
Syok! 7 Fakta Truk Boks Tabrak 6 Kendaraan di Kartasura, Nyaris Ada Korban Jiwa
-
Estimasi Total Biaya Kuliah di Fakultas Kedokteran UNS 2026: Setara dengan Harga Mobil LCGC?
-
Duh! Persis Solo Punya Tunggakan Hutang Rp1,5 Miliar ke Pemkot dari Sewa Stadion Manahan