SuaraSurakarta.id - Setelah berjalan alot, Alat Kelengkapan (Alkap) DPRD Solo akhirnya dibentuk dan disahkan dalam sidang Paripurna, Senin (9/12/2024).
Dalam komposisi Alkap, kedua kubu partai Koalisi Indonesia Maju atau KIM plus dan Fraksi PDIP sepakat memilih skema 2,5 tahun atau periode secara bergantian.
Untuk 2,5 tahun diawal dipegang partai KIM plus, sedangkan Fraksi PDIP diakhir. Sehingga untuk ketua dan sekretaris komisi diambil partai KIM, sedangkan wakil ketua komisi dipegang Fraksi PDIP.
Untuk Bapemperda diambil Fraksi PDIP, sedangkan Badan Kehormatan (BK) dipegang partai KIM.
Baca Juga:Polemik PDIP vs KIM Plus di DPRD Kota Solo Berlanjut, Kini Pembentukan Alkap Masih Alot
Ketua Fraksi PDIP DPRD Solo, YF Sukasno mengatakan konsep ini yang terbaik. Artinya yang terbaik untuk rakyat Kota Solo.
"Artinya dengan susunan Alkap seperti ini segera bisa dibahas RAPBD 2025, segera dibahas propemperda perencanaan 2025 dan lain-lainnya Intinya yang terbaik ini," terangnya saat ditemui, Senin (9/12/2024).
Ketika ditanya apakah Fraksi PDIP mengalah dengan susunan Alkap ini, Sukasno membantah.
"Bukan ngalah ya. Ini kita sesuai dengan regulasi juga ada dengan 2,5 periode dan bisa rolling. Jadi 2,5 periode itu fraksi-fraksi seperti PKS, Gerindra, PSI dan KAB ambil ketua dan sekretaris yang diawal, nanti 2,5 tahun kemudian kami yang jadi ketua dan sekretaris," papar dia.
"Beliau-beliau yang sekarang jadi ketua dan sekretaris nanti menjadi wakil ketua," lanjutnya.
Baca Juga:Respon Jokowi Usai Soal Pertemuan Felicia Tissue dengan Hasto Kristiyanto
Sukasno menyebut ini sudah menjadi kesepakatan dan ada hitam di atas putih. Ini solusi terbaik setelah dilakukan musyawarah yang difasilitasi Wali Kota Solo Teguh Prakosa di Loji Gandrung, dalam musyawarah bersama akhirnya ketemu komposisi itu.
"(Hitam di atas putih di Loji Gandrung?) Itukan diregulasi juga ada. Apakah dituangkan, saya yakin anggota dewan kan masyarakat yang dewasa, melalui media kan semua menyaksikan dan melihat, saya percaya," sambung dia.
Dari ketua DPC PDIP Solo, lanjut dia, sudah menyampaikan agar polemik ini segera selesai. Walaupun PDIP pemilik kursi terbanyak di DPRD tapi demi masyarakat Solo, terus ketua DPC menyampaikan sudah ambil yang terbaik.
"Jadi susunan alkap ini kita sepakati. Ini untuk masyarakat Solo atas instruksi pak ketua dpc atas fraksi," imbuhnya.
Sementara itu perwakilan Fraksi Karya Amanat Bangsa (KAB) DPRD Solo, Taufiqurrahman mengatakan patut disyukuri atas pembentukan dan pengesahan Alkap ini.
"Patut kita mensyukuri, karena sudah beberapa bulan ini kita berbeda pendapat. Hari ini kita sudah bersatu dalam menyikapi soal Alkap, kami prinsipnya sudah kerjasama dengan PDIP yang bersama-sama menyikapi dari berbagai perbedaan sudah menyatu," ungkap politisi Golkar ini.
Taufiq mengatakan kesepakatan 2,5 tahun ino merupakan kesepakatan yang benar-benar sulit dipercaya. Tapi akhirnya sepakat dan KIM plus yang awal dan PDIP di akhir.
"Kemarin terakhir itu diminta PDIP yang awal, kita dari KIM plus yang awal. Akhirnya PDIP mengalah dan terima kasih buat teman-teman PDIP ini," ujarnya.
Taufiq menjelaskan kenapa KIM Plus memilih 2,5 tahun yang awal. Karena wali kota terpilih inikan baru, sehingga KIM plus ingin mengawal wali kota.
"Jadi kami ingin mengawal kebijakan-kebijakan pak wali itu di awal. Jadi kami melihat bahwa posisi pimpinan itu, insya allah ada gunanya pengawalan," jelas dia.
"Tidak ada apa-apanya, ini supaya pembangunan berjalan lancar dan sebagainya. Bukan kami tidak percaya PDIP, tapi ini lebih pada kemauan kami untuk mengawal bersama program-programnya pak wali 2,5 tahun ke depan," paparnya.
Taufiq menambahkan untuk program yang sesuai APBD 2025 itu memang masih punyanya wali kota sebelumnya Gibran Rakabuming Raka.
Tapi wali kota yang baru nanti itu kelanjutan programnya wali kota sebelumnya yang sudah dibuat.
"Yang jelas kami ingin mengawal wali kota terpilih supaya lancar. Kelanjutan pembangunan bisa berjalan terus," pungkas dia.
Kontributor : Ari Welianto
