SuaraSurakarta.id - Pemkab Boyolali siap membantu persoalan yang menimpa UD Pramono Desa Singosari, Kecamatan Mojosongo.
Pemerintah setempat pun mencoba untuk memfasilitasi dan memediasi antara UD Pramono dengan KPP Pratama, tapi hasilnya deadlock.
"Kami dari pemerintah hadir memfasilitasi dan memediasi. Tapi hasil itu terjadi deadclok, kami bersama Pak Asisten 2 tidak sendiri bahkan sudah sampai bupati," terang Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Boyolali, Lusia Dyah Suciati saat dihubungi, Senin (4/11/2024).
Lusia mengatakan tahu ada permasalahan ini awalnya ada laporan dari masyarakat dalam hal ini peternak. Mereka takut dan khawatir kalau UD Pramono tutup, karena permasalahan rekeningnya diblokir dari bank atas perintah KPP Pratama.
Baca Juga:Waspad DBD! 856 Kasus Ditemukan di Boyolali, Naik Dua Kali Lipat
Kenapa diblokir, menurut KPP Pratama jika UD Pramono di tahun 2018 memiliki tunggakan pajak senilai Rp 670 juta.
"Tapi menurut UD Pramono dari komunikasi intens internal di sana secara lisan atau tagihan itu sudah clear semua. Bahkan Pak Pramono mendapatkan penghargaan pajak di tahun 2022, tapi merasa clearnya itu," katanya.
"Tapi tiba-tiba di tahun 2024 muncul lagi tagihan, Pak Pram tidak mau dan bersikukuh kalau pemahamannya sudah clear. Jadi ini masalahnya UD Pramono dan KPP Pratama bukan pemkab, tapi kami mencoba hadir untuk memediasi masalah ini," lanjut dia.
Menurutnya ada 1.300 peternak itu yang difasilitasi oleh UD Pramono. Karena kalau UD Pramono ditutup, maka mereka tidak bisa mengirimkan susunya yang per hari itu mencapai 20 ribu liter.
"Itu mau dibawa kemana kalau sampai UD Pramono tutup. Satu hari itu ada 20 ribu liter susu yang masuk ke sana," ungkapnya.
Baca Juga:Tanding Fun Football di Boyolali, Kaesang Pangarep Pede Pakai Jersey 'Putra Mulyono'
Lusia mengaku beliau itu memahami berdasarkan komunikasi dengan kantor pajak. Memang tidak ada hitam putihnya, jadi diminta bayar segini terus urusannya rampung.
"Ternyata secata tertulis tidak seperti itu, ini kan sulit. Jadi intinya itu Pak Pram itu bukan mau mangkir dari pajak tapi karena pahamnya itu sudah clear, karena sampai tahun 2024 itu rutin selalu membayar pajak cuma yang dipermasalahkan itu di tahun 2018," jelas dia.
Pemkab berharap masalah bisa selesai dan susu-susu dari ribuan peternak itu bisa terlayani dengan lancar. Karena peternak itu hidupnya dari peternakan, kalau susunya tidak ada yang nampung akan kesulitan.
"Harapan kami ada win-win solution dan UD Pramono tetap beroperasi. Kita tidak mau intervensi seperti apa sih dulu komunikasinya," sambungnya.
Lusia mengatakan rencana dari dirjen pajak kementerian keuangan mau datang, Rabu (6/11/2024) nanti. Harapannya ada kebijakan dari sana, ada pembukaan blokir dan bisa beroperasi lagi.
"Rencana besok rabu dari dirjen pajak kementerian keuangan mau datang ke sini. Yang jelas ada win-win solution, karena UD Pramono inikan menghidupi banyak orang dan berkelanjutan peternakan di Boyolali," pungkas dia.
Kontributor : Ari Welianto
