SuaraSurakarta.id - Persis Solo sudah membulatkan tekad mendesak diselenggarakannya Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI.
Tak tanggung-tanggung, Direktur Utama Persis Solo, Kaesang Pangarep sudah surat kepada PSSI guna mendesak KLB, Selasa (25/10/2022).
Bahkan surat yang dilayangkan kepada Ketua PSSI tersebut dikirimkan hanya satu hari berselang pasca ia bersama pemegang saham Persebaya Surabaya, Azrul Ananda menyatakan akan mengajukan penyelenggaraan KLB PSSI usai keduanya bertemu Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka di Balai Kota Solo, Senin 24 Oktober 2022.
Dalam rilis yang diterima Suarasurakarta.id, Rabu (26/10/2022), Persis Solo meminta PSSI untuk melakukan KLB selambat-lambatnya 30 hari pasca surat tersebut dikirim.
Tak hanya meminta dilakukan KLB, Persis Solo juga memaparkan enam poin yang harus menjadi perhatian dan dibahas dalam KLB PSSI yang akan diselenggarakan.
Mulai dari meminta pengusutan tuntas insiden Kanjuruhan dan pemberian ganti kerugian kepada semua korban, kemudian mereformasi kepengurusan Komite Eksekutif, mengganti direktur operator liga, amandemen statuta hingga menuntut Asprov tak lagi hanya menjadi corong pengurus pusat namun memiliki program kerja yang kongkret.
"Sehubungan dengan pernyataan resmi klub pada 7 Oktober 2022 dan keterangan laporan Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) Tragedi Kanjuruhan pada 14 Oktober 2022, PT. Persis Solo Saestu (PERSIS) menganggap bahwa federasi dan operator liga belum memenuhi tanggung dan tuntutan yang telah disampaikan oleh PERSIS dan TGIPF. Sebagai bentuk pertanggungjawaban, PERSIS meminta kepada PSSI untuk melakukan Kongres Luar Biasa (KLB) selambat-lambatnya 30 hari setelah surat ini dikirim," bunyi surat yang ditandatangani Dirut Persis Solo, Kaesang Pangarep.
Berikut enam poin yang diajukan Persis Solo untuk dibahas dalam KLB PSSI:
1. Pengusutan tuntas Insiden Kanjuruhan, termasuk pelaksanaan proses hukum dan pertanggungjawaban moral sesuai dengan rekomendasi dari TGIPF. Siapapun yang bertanggungjawab, harus segera diproses hukum tanpa tebang pilih dan transparan.
2. Memberikan hak ganti kerugian kepada seluruh korban insiden Kanjuruhan, sekaligus jaminan keselamatan dan keamanan bagi para saksi untuk memberikan keterangan dalam proses hukum.
3. Mereformasi jajaran kepengurusan Komite Eksekutif dengan sosok yang berintegritas, profesional, bertanggungjawab, dan bebas dari konflik kepentingan.
4. Mengganti direktur operator liga yang kini berstatus sebagai tersangka, agar bisa fokus pada penyelesaian proses hukum.
5. Amandemen statuta yang isinya bertentangan dengan prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik. Statuta PSSI harus menjadi pedoman yang memiliki prinsip menyelamatkan kepentingan publik/ keselamatan rakyat (salus populi suprema lex esto).
6. Menuntut Asosiasi Provinsi (ASPROV) untuk tidak sekadar menginduk pada keputusan pusat, tapi juga memiliki program kerja yang konkret dan terlibat aktif dalam pengembangan ekosistem sepakbola di wilayah yang dinaungi.
"Selanjutnya PERSIS berharap agar tuntutan tersebut di atas bisa dipenuhi Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) melalui KLB demi sepak bola nasional yang lebih baik dan bermartabat," tutup Kaesang Pangarep.
