SuaraSurakarta.id - Belakangan ini hacker asal Polandia yang bernama Bjorka tengah menjadi sorotan masyarakat Indonesia di sosial media.
Hal itu menyusul keberhasilan Bjorka dalam membobol data-data privasi lembaga negara dan masyarakat Indonesia.
Bahkan Bjorka juga sukses membobol data-data milik para pejabat seperti Johnyy G. Plate, Erick Thohir, Puan Maharani, Luhut Binsar Pandjaitan, Mahfud MD, Denny Siregar.
Terbaru, Bjorka juga berhasil membobol data milik pegiat media sosial lainnya Permadi Arya alias Abu Janda.
Baca Juga:Waduh, 102 Juta Data Warga RI di Kemensos Diduga Bocor dan Dijual
Meski data pribadinya bisa dibobol Bjorka, Abu Janda justru tak terkesan sama sekali dengan aksi Bjorka tersebut.
Bagi Abu Janda apa yang dilakukan Bjorka masih bersifat data-data umum dan tidak terlalu privasi.
"Hecker kok cuman bisa bocorin data NIK dan kelurahan. Hacker handal itu bocorin histori habis ngebrowser apa, posisi GPS, pakai nomor, lagi otw kemana," kata Abu Janda melalui akun instagramnya.
Abu Janda curiga kalau Bjorka bukan hecker luar negeri. Ia lantas meledek Bjorka dengan sebutan kadrun.
"Tapi kayaknya ilmu sih Bjorka belum sampai di kancah Internasional. Dasar kadrun," sahut Abu Janda.
Baca Juga:Bjorka Sempat Sesumbar Tak Bisa Ditemukan, Pemerintah Sebut Sudah Kantongi Identitasnya
Lebih lanjut, pegiat media sosial ini mengaku heran mengapa tokoh-tokoh yang sering mengujar kebencian pada Islam tidak diserang.
"Yang saya heran kenapa Bjorka tidak pernah menargetkan tokoh radikal seperti Habib Rizieq dan Habib Bahar," ucap Abu Janda.
"Padahal semua orang waras juga tahu kelompok itu tukang onar yang sebenarnya pencipta polarisasi. Bukan saya dan Denny Siregar," sambungnya.
Abu Janda kemudian membeberkan alasan dirinya dan Denny Siregar cukup aktif di media sosial karena untuk meluruskan narasi provokatif atau adu domba dari kelompok Habib Rizieq.
Lalu ia membantah tuduhan orang selama ini menganggap Abu Janda bekerja sebagai buzzer pemerintahan Jokowi.
"Saya tidak pernah makan uang pajak, video cerita saya influencer yang dibayar pada waktu pilpres dipotong," jelasnya.
"Saya menjelaskan bahwa tim kampanye tersebut telah dibubarkan pasca pilpres. Tidak ada lagi buzzer bayaran pemerintah," tegas Abu Janda.
Kontributor : Fitroh Nurikhsan
