"Itu jelas akan berdampak ke komoditas pangan. Keputusan pemerintah menaikan harga BBM tidak tepat, karena kondisi masyarakat yang masih tertatih dalam masa pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19," paparnya.
PMII mendesak agar pemerintah untuk serius dan sungguh-sungguh memberantas mafia BBM. Pemerintah juga harus segera menerapkan kebijakan subsidi.
Adanya kenaikan BBM bersubsidi menjadi jalan terjal masyarakat yang yang tengah bangkit dari keterpurukan pasca pandemi Covid-19.
"Kami juga mendorong pemerintah untuk membuka keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan penyaluran BBM bersubsidi," ungkap dia.
Baca Juga:FOTRADNAS Ke-12 di Kota Surakarta, Olahraga Tradisional Mendunia
Sementara itu Kapolres Sukoharjo AKBP Wahyu Nugroho Setyawan mengatakan jika hari ini Polres Sukoharjo melakukan pengamanan aksi penolakan kenaikan harga BBM di dua tempat.
Pertama di Tugu Kartasura dengan masa aksi sekitar 300 mahasiswa dengan pengamanan 250 personil.
Selanjutnya di DPRD dengan jumlah peserta aksi sekitar 75 mahasiswa dengan pengamanan 100 personil.
"Hari ini ada dua lokasi aksi, yakni di Tugu Kartasura dan DPRD Sukoharjo. Pengamanan pun kita lakukan," terangnya.
Kapolres menyampaikan sejauh ini pantauan aksi di wilayah Sukoharjo cukup kondusif.
Baca Juga:Mahasiswa UIN Raden Mas Said Surakarta Berhasil Dibekuk Polisi, Ini Sosoknya
"Kita tetap menyampaikan kepada teman-teman mahasiswa, silahkan kita membuka ruang sebagai negara demokrasi untuk mereka menyampaikan aspirasi tapi tentunya dengan koridor-koridor menjaga ketertiban. Apalagi ini berada di jalur umum, sehingga jangan membuat macet lalu lintas dan masyarakat lain terganggu," pungkas dia.
