SuaraSurakarta.id - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sukoharjo turun ke jalan menolak kenaikan harga Bahan Bakan Minyak (BBM) di Bundaran Kartasura, Sukoharjo, Selasa (6/9/2022).
Dengan memakai berbagai atribut kebanggaan PMII, seperti bendera masa aksi melakukan long march dengan jarak 1,5 km dari kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta menuju Tugu Kartasura segitiga emas yang menghubungkan Yogyakarta, Solo, dan Semarang.
Tiba di Tugu Kartasura, mereka berkumpul di sekitar tugu. Petugas kepolisian pun harus melakukan buka tutup untuk lalu lintas di sekitar tugu, ini sebagai upaya mengantisipasi agar lalu lintas tidak macet.
Peserta aksi pun hendak menutup atau memblokade jalan dari arah timur menuju barat. Namun, Kapolres Sukoharjo AKBP Wahyu Nugroho Setyawan yang memantau langsung menghimbau masa aksi untuk menutup jalan.
Baca Juga:FOTRADNAS Ke-12 di Kota Surakarta, Olahraga Tradisional Mendunia
Berbagai orasi disampaikan perwakilan mahasiswa yang menolak kenaikan harga BBM saat long marc atau di Tugu Kartasura.
Mereka juga membentangkan poster dan spanduk dengan berbagai tulisan mengenai kenaikan harga BBM.
Seperti tolak kenaikan harga BBM', 'BBM naik, rakyat tercekik', 'Kukira yang naik aspirasi rakyat ternyata harga BBM', 'Turunkan Harga BBM', hingga 'Tolak Kenaikan Harga BBM'.
"PMII Sukoharjo dengan tegas menolak kenaikan BBM bersubsidi," ujar Ketua PMII Sukoharjo, Misbah Munir, Selasa (6/9/2022).
Misbah menjelaskan, jika kenaikan harga BBM akan berdampak atau merambah ke hal-hal lain, seperti komoditas pangan.
Baca Juga:Mahasiswa UIN Raden Mas Said Surakarta Berhasil Dibekuk Polisi, Ini Sosoknya
Pastinya harga-harga komoditas pangan akan ikut naik dan itu akan menyengsarakan rakyat.
"Itu jelas akan berdampak ke komoditas pangan. Keputusan pemerintah menaikan harga BBM tidak tepat, karena kondisi masyarakat yang masih tertatih dalam masa pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19," paparnya.
PMII mendesak agar pemerintah untuk serius dan sungguh-sungguh memberantas mafia BBM. Pemerintah juga harus segera menerapkan kebijakan subsidi.
Adanya kenaikan BBM bersubsidi menjadi jalan terjal masyarakat yang yang tengah bangkit dari keterpurukan pasca pandemi Covid-19.
"Kami juga mendorong pemerintah untuk membuka keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan penyaluran BBM bersubsidi," ungkap dia.
Sementara itu Kapolres Sukoharjo AKBP Wahyu Nugroho Setyawan mengatakan jika hari ini Polres Sukoharjo melakukan pengamanan aksi penolakan kenaikan harga BBM di dua tempat.
Pertama di Tugu Kartasura dengan masa aksi sekitar 300 mahasiswa dengan pengamanan 250 personil.
Selanjutnya di DPRD dengan jumlah peserta aksi sekitar 75 mahasiswa dengan pengamanan 100 personil.
"Hari ini ada dua lokasi aksi, yakni di Tugu Kartasura dan DPRD Sukoharjo. Pengamanan pun kita lakukan," terangnya.
Kapolres menyampaikan sejauh ini pantauan aksi di wilayah Sukoharjo cukup kondusif.
"Kita tetap menyampaikan kepada teman-teman mahasiswa, silahkan kita membuka ruang sebagai negara demokrasi untuk mereka menyampaikan aspirasi tapi tentunya dengan koridor-koridor menjaga ketertiban. Apalagi ini berada di jalur umum, sehingga jangan membuat macet lalu lintas dan masyarakat lain terganggu," pungkas dia.
Seperti diketahui, Presiden Jokowi telah mengumumkan kenaikan harga Pertalite, Solar, dan Pertamax. Harga baru BBM bersubsidi dan non-subsidi mulai berlaku pada Sabtu (3/9/2022) pukul 14.30 WIB.
Saat ini harga Pertalite naik dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter. Solar subsidi dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter, dan Pertamax dari Rp 12.500 menjadi Rp 14.500 per liter.
Kontributor : Ari Welianto