SuaraSurakarta.id - Pemerintah pusat bakal memperpanjang kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) hingga 8 Februari 2021.
Namun, rencana itu mendapat respon pro dan kontra, serta banyak pihak yang tak setuju dengan perpanjangan tersebut.
Salah satu tokoh Kota Solo, BRM Kusumo Putro menilai PPKM dapat memicu permasalahan sosial yang lebih besar di masyarakat, terutama hantaman di sektor ekonomi.
"PPKM bakal menyengsarakan roda usaha dan perekonomian masyarakat kecil karena adanya perbedaan perlakuan, tanpa diimbangi dengan solusi," kata Kusumo, Minggu (24/1/2021).
Baca Juga:Mundur Sebulan, Vaksinasi Covid-19 di Gunungkidul Dijadwalkan Februari
Kusumo menambahkan, dibanding memperpanjang PPKM, lebih baik pemerintah membuat kebijakan untuk program vaksinasi Covid-19 yang sudah mulai dilaksanakan.
Selain itu, lanjut dia, langkah yang paling tepat saat ini adalah menanamkan disiplin masyarakat dan pengawasan intensif kepatuhan protokol kesehatan.
"Itu menurut kami lebih tepat, dibandingkan membatasi operasional sejumlah usaha yang merupakan mata pencaharian sehari-hari masyarakat," tegasnya.
Sementara Wali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo memastikan adanya Surat Edaran (SE) baru dengan sejumlah penyesuaian jika PPKM diperpanjang.
"Memang Covid-19 ini harus dikendalikan. Namun perekonomian harus tetap bergerak, sehingga harus ditangani dengan kebijakan yang tepat," ujar Rudy, sapaan wali kota.
Baca Juga:Masih Layani Akad Nikah di Rumah, KUA Gunungkidul Batasi 25 Hadirin
