SuaraSurakarta.id - Hari kedua menjabat Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini sudah mendapatkan serangan dan sindiran.
Sindiran itu datang dari politisi Demokrat, Andi Arief yang menyebut menteri yang tak lalu bekerja banyak berpikir adalah menteri sosial.
Sehingga, menurut Andi Arief tak masalah jika Risma rangkap jabatan juga sebagai Wali Kota Surabaya. Bahkan Mensos Risma pun tak perlu bekerja keras, sebab tinggal bagi-bagi bantuan saja yang sudah dianggarkan APBN.
"Jadi menteri yang gak terlalu banyak berfikir itu ya mensos. Tinggal membagi saja yang sudah dianggarkan APBN. mungkin itu maksud rangkap-rangkap jabatan gak masalah," kata Arief dalam akun Twitternya @Andiarief, Kamis (24/12/2020) pagi dikutip dari SuaraBekaci.id.
Baca Juga:Menteri Risma Bakal Hapuskan Bansos Tunai, Ini Alasannya
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian akan copot Mentero Sosial Tri Rismaharini dari wali kota Surabaya. Sebab Tri Rismaharini sudah menjadi menteri.
Hanya saja hingga saat ini Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan belum menerima surat pengunduran diri Tri Rismaharini dari jabatannya sebagai Wali Kota Surabaya.
Kepala Biro Administasi Pemeritahan dan Otonomi Daerah Jawa Timur, Jempin Marbun mengatakan berdasarkan informasi terbaru, Risma bakal diberhentikan oleh Mendagri karena mendapat tugas baru dari Presiden.
"Jadi ini kami dapat informasi lagi dari Kemendagri lewat BKD Surabaya, jadi yang dipakai adalah Pasal 78 UU 23 tahun 2014 sama Pasal 88 UU 23 tahun 2014. Jadi bukan mengundurkan diri tapi diberhentikan oleh Mendagri," ujar Jempin dikonfirmasi Rabu (23/12/2020).
Mensos Risma bisa menempuh dua cara untuk menanggalkan jabatannya ssbagai wali Kota Surabaya. Bisa mengundurkan diri, atau bisa juga diberhentikan Mendagri karena mendapat tugas baru dari Presiden.
Baca Juga:Putra Sulung Risma Minta Ibunya Perbaiki Kemensos, Terutama Data Bansos
"Dalam UU 23 tahun 2014 kepala daerah dapat diberhentikan karena meninggal, mengundurkan diri, ketiga karena diberhentikan. Nah diberhentikan ini ada karena diberikan tugas oleh presiden. Nah ini memang cocok juga dasar hukumnya," ujar Jempin.
- 1
- 2
