- Menteri Kebudayaan intervensi Keraton Solo untuk selamatkan cagar budaya, bukan urusan internal keluarga raja.
- Pemerintah menunjuk Tedjowulan sebagai fasilitator musyawarah karena kondisi keraton terbengkalai akibat sengketa.
- Polemik muncul mengenai dana hibah pemerintah yang dikelola melalui rekening raja, menimbulkan isu pertanggungjawaban keuangan.
Fadli menekankan bahwa kepentingan negara masuk ke Keraton Solo juga karena adanya kucuran dana APBN, hibah dari Provinsi, dan Pemerintah Kota Surakarta.
Ia ingin mengubah pola pengelolaan dana hibah agar tidak lagi bersifat pribadi.
"Selama ini menurut keterangan, penerimanya itu pribadi. Nah kita ingin ke depan itu ada pertanggungjawaban," katanya.
5. PB XIV Purboyo: Dana Hibah Masuk Rekening Raja Sesuai Arahan Pemerintah
Menanggapi pernyataan Fadli Zon, Raja Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat Sinuhun Paku Buwono (PB) XIV Purboyo angkat bicara. Ia menyebut bahwa keraton mengikuti arahan dari pemerintah soal dana hibah.
"Ya kita kan ngikut arahan pemerintah ya. Anggaran itu turun bukan permintaan kita, apa, arahan dari pemerintah. Diturunkan ya monggo, nggak ya monggo, gitu aja," terangnya.
6. Juru Bicara Keraton Klarifikasi: Rekening Raja Bukan Pribadi Perorangan
Juru Bicara PB XIV Purboyo, KPA Singonagoro, menjelaskan bahwa dana hibah masuk rekening pribadi dalam arti bukan rekening pribadi perorangan, melainkan rekening pribadi beliau sebagai raja.
"SISKS PB XIII adalah nama jabatan, bukan nama pribadi dalam konteks umum. Seluruh mekanisme penyaluran dana hibah tersebut dilakukan atas saran dan arahan dari pemerintah itu sendiri," jelasnya.
Baca Juga: Pendapatan Turun hingga 60 Persen Gara-gara Bajaj, Puluhan Driver Ojol Demo di Balai Kota Solo
7. Dana APBN Berupa Pembangunan Fisik, Bukan Hibah Uang Tunai
Singonagoro juga meluruskan pernyataan Menteri Kebudayaan terkait dana APBN yang disebut-sebut diterima keraton dalam jumlah puluhan miliar rupiah.
"Dana APBN yang dimaksud itu tidak pernah diterima keraton dalam bentuk uang. Yang ada adalah pembangunan fisik, bangunan jadi, dan pengerjaannya melalui kementerian atau satuan kerja terkait," tegasnya, membantah tuduhan hibah uang tunai puluhan miliar.
Kemelut Keraton Solo ini menunjukkan kompleksitas antara pelestarian budaya, tata kelola keuangan negara, dan dinamika internal keluarga keraton.
Pemerintah berupaya hadir, namun di sisi lain, pihak keraton merasa telah mengikuti prosedur yang ada.
Berita Terkait
Terpopuler
- Malaysia Tegur Keras Menkeu Purbaya: Selat Malaka Bukan Hanya Milik Indonesia!
- Lipstik Merek Apa yang Tahan Lama? 5 Produk Lokal Ini Anti Luntur Seharian
- 5 Pilihan Jam Tangan Casio Anti Air Mulai Rp100 Ribuan, Stylish dan Awet
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
- 5 HP Infinix Rp3 Jutaan Spek Dewa untuk Gaming Lancar
Pilihan
-
Jadi Tersangka Pelecehan Santri, Benarkah Syekh Ahmad Al Misry Sudah Ditahan di Mesir?
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
Terkini
-
Kantor dan Gudang Baru JNE di Solo Perkuat Kapabilitas Digital hingga Dorong Pengembangan UMKM
-
Duh! Gara-gara Harga Aspal Naik, Sejumlah Proyek Jalan di Solo Tertunda
-
Viral Dosen UNS Lecehkan Perempuan di Kereta, Sanksi Cuma dapat Teguran Tertulis?
-
Tim Sparta Amankan Terduga Pekaku Pelecehan Seksual di Bendungan Tirtonadi
-
Dari Dapur MBG, Santri Yatim Ini Bisa Menopang Ekonomi Keluarga