Babak Baru Konflik Keraton Solo: PB XIV Bentuk Pemerintahan, Dana Hibah Pemkot Masih Dibekukan

SuaraSurakarta.id - Udara di dalam tembok Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat terasa kian pekat. Bukan hanya oleh duka pasca wafatnya Sinuhun Paku Buwono (PB) XIII, tetapi juga oleh manuver politik yang kian menajam. Babak baru perebutan legitimasi takhta kini terus bergulir.

Rabu (26/11/2025) menjadi hari penegasan itu. Di Sasana Parasdya, tempat jenazah PB XIII pernah disemayamkan, Sinuhun Paku Buwono (PB) XIV Purboyo mengukuhkan bebadan atau lembaga pemerintahan internal keraton versinya.

Di tempat yang sakral itu, sumpah dan dawuh dalem (perintah raja) menggema, menandai pembentukan sebuah struktur kekuasaan baru.

Prosesi berlanjut di Sasana Handrawina. Para sentana dan abdi dalem yang ditunjuk membubuhkan tanda tangan di atas pakta integritas, sebuah simbol komitmen yang berbeda dari tradisi sebelumnya.

Pengageng Sasana Wilapa Keraton Surakarta, GKR Panembahan Timoer Rumbay Kusuma Dewayani, menegaskan bahwa ini adalah langkah strategis untuk memulai sebuah era.

"Kalau yang di Parasdya prosesinya sebenarnya hanya untuk pengangkatan sumpah dan dawuh dalem," ujarnya saat ditemui di lokasi pada Rabu (26/11/2025).

Menariknya, struktur bebadan yang baru dibentuk ini memiliki batasan waktu yang jelas.

Tidak lagi seumur hidup sang raja, melainkan hanya untuk periode lima tahun hingga 2030. Sebuah terobosan yang diklaim sebagai upaya modernisasi dan evaluasi kinerja.

"Tadi ada tanda tangan, karena tidak seperti yang lalu. Kalau yang lalu kan sepertinya sepanjang umur raja, tapi kalau sekarang tidak seperti itu lagi," jelas Gusti Timoer.

Baca Juga: DANA Kaget Spesial Warga Solo: Akhir Pekan Cuan Rp199 Ribu, Gas Linknya Lur!

"Ini supaya bisa merefresh dan kinerja bisa ternilai ketika lima tahun, lima tahun, lima tahun."

Langkah PB XIV Purboyo tak berhenti di lingkup internal. Kubunya kini bersiap "sowan" ke Jakarta. Mereka akan secara resmi memberitahukan keberadaan lembaga baru ini kepada seluruh jajaran pemerintah pusat.

"Ya pastinya akan memberitahukan secara resmi ke jajaran pemerintah bahwa di Keraton Surakarta sudah terbentuk kelembagaan yang dipimpin PB XIV," tegas Gusti Timoer. Surat resmi itu akan dikirimkan ke Presiden, jajaran Kabinet Merah Putih, pimpinan DPR dan MPR, hingga Kapolri.

Ancaman Pembekuan Dana Hibah

Namun, di saat kubu PB XIV sedang gencar membangun legitimasinya, Pemerintah Kota (Pemkot) Solo justru mengambil sikap tegas.

Dana hibah senilai Rp 200 juta yang rutin dianggarkan untuk operasional keraton kini dibekukan.

Alasan utamanya adalah dualisme kepemimpinan yang membuat pemkot bingung menentukan siapa pihak yang sah untuk menerima dan mempertanggungjawabkan dana tersebut.

"Ya iya (belum bisa pencairan). Kita mau kepada siapa yang bertanggung jawab dana itu siapa. Iya penerima hibah harus membuat LPJ,” ujar seorang perwakilan Pemkot Solo, Budi.

Menanggapi hal ini, kubu PB XIV memilih untuk tidak terpancing. GKR Timoer pun menolak berkomentar lebih jauh mengenai persoalan dana hibah.

Baginya, fokus utama saat ini adalah memperkenalkan struktur baru di bawah kepemimpinan PB XIV kepada publik dan pemerintah.

"Untuk itu saya, mendingan anu dulu ya. Biar nanti ndak dikiranya rebutan duit," terangnya.

"Yang jelas saya hanya ingin masyarakat tahu, pemerintah tahu bahwa di sini sudah ada kelembagaan yang baru yang dipimpin PB XIV."

Kontributor : Ari Welianto