DPRD Solo Kritik Rencana Wali Kota Terapkan WFH usai Dana ke Daerah Dipangkas

SuaraSurakarta.id - Wali Kota Solo Respati Ardi akan menerapkan work from home (WFH) atau work from anywhre (WFA) ke aparatur sipil negara (ASN).

Langkah tersebut untuk menghemat anggaran Transfer ke Daerah (TKD) yang dipangkas Rp 218 miliar oleh pemerintah pusat. 

Namun rencana tersebut mendapatkan kritikan dari Wakil Komisi 1 DPRD Kota Solo, Suharsono. 

Politisi PDIP tersebut menyebut daripada melakukan WFH atau WFA, Pemkot harusnya melakukan efisiensi belanja dan menaikan target pendapatan.

"Untuk menutup defisit Rp 161 Miliar ini, ada dua langkah strategis yang harus dilakukan bersama antara DPRD dan Pemkot melakukan TAPD dan Banggar yaitu efisiensi belanja dan menaikan target pendapatan," terangnya, Senin (20/10/2025).

Suharsono mengatakan kebijakan WFH atau WFA yang direncanakan oleh wali kota itu belum ada korelasi dengan efisiensi anggaran.

Harusnya wali kota itu fokus pada efisien belanja tapi pelayanan tidak terganggu. 

"Saya belum melihat apakah ada korelasi antara Work from Anywhere dan efisiensi anggaran, kalau ada mungkin nanti bisa dijelaskan di Badan Anggaran. Mas Wali harus fokus pada efisiensi belanja tapi pelayanan ke masyarakat tidak terganggu, dan genjot PAD, naikan target disektor pendapatan yang memang potensi untuk dinaikan seperti saya sebutkan diatas, dibanding rencana WFH," papar dia.

Suharsono menjelaskan pemangkasan anggaran TKD ke Solo oleh Kementerian Keuangan sebesar Rp 218 miliar.

Baca Juga: Mantan Pejabat Pemkot Terseret Kasus Korupsi, Wali Kota Solo Wanti-wanti ASN

Dari pemangkasan tersebut, Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2026 menjadi defisit Rp 161 miliar. 

"Pertama yang saya dapat informasi berkurangnya Rp 218 M ini mengakibatkan RAPBD kita yang kesepakatan KUA-PPAS APBD 2026 menjadi defisit sekitar Rp 161 Miliar," ungkapnya.

Menurutnya jenis belanja yang bisa dilakukan efisiensi itu rapat-rapat di hotel, belanja makan minum hingga BBM. 

"Jenis Belanja yang bisa di efisiensi itu bisa biaya rapat-rapat kegiatan dan rapat di hotel harus ditiadakan, diganti digedung milik pemerintah, belanja makan minum, pemeliharaan, BBM, dan belanja lainnya yang tidak berorientasi kepentingan rakyat, semua harus di efisiensi," tandas dia.

"Sedangkan PAD targetnya harus dinaikan, itu bisa dari Pajak PJU, Pajak Resto, dan juga di retribusi, seperti retribusi parkir," pungkasnya.

Kontributor : Ari Welianto