- Selain WFH, juga akan berhemat dalam biaya operasional baik dari makan dan minum hingga menerapkan frugal living.
- WFH hanya akan berlaku bagi pegawai di sekretariat saja.
- Meski ada efisiensi, namun dipastikan pemangkasan tidak berpengaruh pada Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
SuaraSurakarta.id - Wali Kota Solo Respati Ardi bakal menerapkan Work From Home (WFH) untuk pegawai di lingkungan Pemkot Solo yang tidak berhubungan dengan masyarakat.
Selain WFH, juga akan berhemat dalam biaya operasional baik dari makan dan minum hingga menerapkan frugal living.
Ini dilakukan usai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memangkas dana Transfer ke Daerah (TKD) kota Solo sebesar Rp 218 miliar.
"Kita akan coba pastikan untuk pengefisienan di Kota Solo yang kepegawaian tidak berhubungan dengan pelayanan publik, kita seminggu sekali akan WFH-kan. Jadi makan minum, listrik, transportasi kita efisienkan 30 persen, ketika biasanya makanan snack tiga kali, ini cuma sekali, air mineral bawa tumbler, ya kita mulai frugal living untuk Pemkot Solo,” terangnya, Kamis (16/10/2025).
Respati menjelaskan kalau WFH hanya akan berlaku bagi pegawai di sekretariat saja. Untuk pegawai yang bersinggungan dengan masyarakat tetap bekerja seperti biasa.
“OPD yang bisa digilir yang tidak berhubungan dengan layanan masyarakat, puskesmas, satpol, pendidikan itu tidak boleh. Tapi hal-hal yang berkaitan kesekretariatan bisa rapat-rapat, zoom-zoom, ya kita work from anywhere. Itu langkah bisa menghemat untuk langkah yang tidak perlu. Mulai tahun depan,” papar dia.
Menurutnya meski ada efisiensi, namun dipastikan pemangkasan tidak berpengaruh pada Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). TPP pegawai tidak akan dikurangi.
“TPP saya pastikan kepegawaian kemarin sempat ada inisiasi itu, tapi saya pastikan TPP di kepegawaian Pemkot tidak ada yang dikurangi tanpa mengurangi pelayanan masyarakat,” sambungnya.
Respati mengaku sudah mengumpulkan para OPD mengenai adanya pemangkasan tersebut.
Baca Juga: Diduga Korupsi Proyek Drainase Kawasan Stadion Manahan, Eks Pejabat PUPR Tersangka
“Kemarin sudah kita kumpulkan, sudah kita rasionalisasi kan ke seluruh OPD. Kita challenge OPD untuk berinovasi, untuk penghematan dan benar-benar membuat kegiatan yang langsung dirasakan masyarakat penghematan,” ucap dia.
Sementara itu Sekretaris Daerah (Sekda) Solo, Budi Murtono mengatakan anggaran TKD yang dipangkas oleh itu sebesar Rp 218 miliar untuk tahun 2026. Maka akan dilakukan sejumlah efisiensi.
“Dana TKD kita kalau secara keseluruhan dibandingkan dengan yang sudah kita rencanakan itu ada penurunan kurang lebih Rp 218 miliar, kurang lebih segitu Agar tetap bisa jalan kita lakukan penghematan,” tandasnya.
Budi menambahkan upaya yang dilakukan itu melakukan efisiensi terhadap biaya langganan. Itu seperti, penggunaan listrik, air, makanan dan minuman.
“Misalnya biaya makan minum rapat coba kita efisienkan. Biaya, langganan-langganan kita coba efisienkan, nanti kita coba atur penggunaan listrik maupun air di OPD
“Penyalaan nya lebih sesuai kebutuhan saja. Nanti dinyalakan cukup sekian saja, tidak semua dinyalakan. Air juga begitu, nanti diminta penghematan penggunaannya,” pungkas dia.
Berita Terkait
Terpopuler
Pilihan
-
100 Hari Jelang Piala Dunia 2026, FIFA Belum Kantongi Izin dari Dewan Kota
-
Nelayan Tanpa Perahu di Sambeng, Menjaga Kali Progo dari Ancaman Tambang Tanah Urug
-
Hasil BRI Super League: Lewat Duel Sengit, Persija Jakarta Harus Puas Ditahan Borneo FC
-
Dua Kapal Tanker Pertamina Masih di Selat Hormuz, Begini Nasib Awaknya
-
Sesaat Lagi! Link Live Streaming Persija vs Borneo FC, Jaminan Laga Seru di JIS
Terkini
-
AdaKami Gandeng UNS Lewat Tech for Indonesia untuk Bangun Talenta Fintech Masa Depan
-
Listrik Dipadamkan PLN, Keraton Kasunanan Surakarta Sempat Gelap Gulita Selama 2 Hari
-
Pemkot Stop Pembayaran Tagihan Listrik Keraton Solo, PB XIV Purboyo: Sangat Disayangkan!
-
5 Fakta Mobil Honda Mobilio Nyelonong dan Terbalik di SPBU Bener Sragen
-
Jokowi Kenang Try Sutrisno Sosok yang Sederhana dan Tegas, Indonesia Kehilangan Putra Terbaiknya