SuaraSurakarta.id - DPR RI telah sepakat menghapus tunjangan perumahan bagi anggota DPR sebesar Rp 50 per bulan.
Anggota DPR dari Fraksi PAN Muhammad Hatta menyebut adanya penolakan soal penghapusan tunjangan, pimpinan DPR langsung fast respon.
"Seperti yang kita tahu bahwasanya pimpinan DPR langsung fast respon. Langsung tunjangan di cut," terangnya saat ditemui di Kantor DPD PAN Solo, Jumat (5/9/2025).
Hatta mengaku sebenarnya tidak tahu adanya tunjungan tersebut. Itu merupakan porsi yang diberikan oleh pemerintah pusat.
"Sebetulnya kami tuh nggak tahu menahu tentang tunjangan itu. Jadi itu adalah porsi yang diberikan pemerintah pusat," ungkap Ketua Harian DPW PAN Jateng ini.
Hatta menyebut saat pertama nyalon tidak tahu akan dapatnya apa kalau jadi anggota DPR.
Tapi mungkin itu bagi masyarakat adanya tunjangan yang diterima anggota DPR terlalu besar.
"Waktu nyalon itu juga kita tidak tahu, apa dapatnya apa. Tapi itu merupakan mungkin itu bagi masyarakat dianggap terlalu besar," kata anggota Komisi VII DPR RI ini.
"Kami pun nggak ada masalah kalaupun memang harus disesuaikan dan itu kami sepakat. Dan kami happy, artinya kami itu supaya ke masyarakat juga nggak ditanyain macam-macam, artinya itu sudah diakomodir dan kita mengikuti apa yang diberikan oleh pemerintah pusat saya," ujarnya.
Baca Juga: Waduh! Posko THR di Solo Terima 10 Aduan, Ada dari Sukoharjo dan Karanganyar
Pada kesempatan itu, Hatta mengajak kepada para anggota dewan baik pusat maupun daerah harus down to earth, turun ke bawah dan tidak gaya-gayaan.
"Sekarang insya allah ke depannya kita harus down to earth, nggak usah gaya-gayaan lagi dan sebagainya. Kita serius sekarang, bagaimana mengabdi untuk masyarakat, nggak usah lagi fleksi-fleksi, nggak usah lagi gaya-gayaan di medsos dan sebagainya," papar dia.
"Sekarang bagaimana kita bekerja 100 persen untuk masyarakat," ucapnya.
Hatta menegaskan bahwa DPR sudah mengakomodir soal tuntutan dari teman-teman ojol. Hatta pun sempat menemui para pengemudi ojol apakah ada lagi tuntutannya dan ternyata mereka menerima.
"Seluruh fraksi sudah menandatangani kesepakatan bersama pimpinan DPR untuk menjalankan itu dan sesuai dengan harapan masyarakat. Tuntutan yang 17+8 itu sudah diakomodir semua dan pemerintah langsung gerak cepat untuk menyelesaikan itu semua," tandas dia.
Kontributor : Ari Welianto
Berita Terkait
Terpopuler
- Kenapa Maudy Ayunda Disebut Tak Napak Tanah? Ini Kronologinya
- Menteri Keuangan Purbaya Diganti Hari Ini? Wakilnya Sudah ke Istana Pakai Jas
- Status Terbaru Anak Purbaya: Mafia Ancam Presiden Dibalik Pemecatan Bapak, Ada Foto Raja Juli
- Update Reshuffle Kabinet Hari Ini: Menlu Sugiono Dikabarkan Diganti
- Resmi! Menkeu Purbaya Dicopot, Diganti Suahasil Nazara
Pilihan
-
Purbaya Ogah Bicara Panjang Saat Sertijab Menkeu ke Suahasil: Terima Kasih Semua
-
Apa Salah Purbaya hingga Dipecat Lewat Panggilan Telepon?
-
Pejabat Kantor Pertanahan Terjaring OTT KPK di Jakarta dan Bogor
-
Dilantik Jadi Menkeu, Suahasil Akui Tak Berkomunikasi Dengan Purbaya
-
Purbaya Diganti, Nilai Tukar Rupiah Langsung Loyo ke Level Rp17.699
Terkini
-
Sopir Truk Asal Solo Jadi Korban Kapal Virgo, Ternyata Naik Pakai KTP Saudara Kembar
-
Cerita Paman Aldo, Penumpang Kapal Virgo Transport 8, Niat Bekerja untuk Bantu Orang Tuanya
-
Kisah Ahda Dhiyaurrohman, Korban Kapal Virgo Transport 8 Asal Solo, Nekat Merantau Tanpa Restu Ortu
-
Dewi Natalia, Mantri BRI yang 14 Tahun Dampingi Pedagang dan Lawan Jerat Rentenir
-
Warung Makan Non Halal di Sukoharjo Diduga Dibakar oleh OTK