Heboh Cuitan KGPAA Purbaya, Pemerhati Budaya: Preseden Buruk untuk Keraton Solo

SuaraSurakarta.id - Pemerhati sejarah dan budaya Soloraya, Surojo buka suara terkait unggahan atau postingan putra mahkota Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, KGPAA Hamangkunegoro atau Gusti Purbaya di media sosial (medsos) yang viral dan menjadi sorotan. 

Seperti diketahui, KGPAA Purbaya memposting di medsos akun Instagram (IG) @kgpaa.hamangkunegoro dengan tulisan 'Nyesel Gabung Republik' dan 'Percuma Republik Kalau Cuma untuk Membohongi'.

Surojo mengatakan apa yang disampaikan putra dalem Sinuhun PB XIII Hangabehi itu kalau dilihat dua sisi.

Pertama itu, pernyataan bahwa beliau menyesal bergabung dengan Republik dan kalimat ini lah yang memunculkan reaksi. Kenapa, karena Keraton Kasunanan Surakarta itu adalah kerajaan yang pertama kali mengakui keberadaan Republik Indonesia.

Baca Juga: Geger Postingan Putra Mahkota Raja "Nyesel Gabung Republik", Ini Respon Keraton Solo

"Itu harus dipahami sebagai sejarah, bahwa Keraton Surakarta pada awal kemerdekaan itu mengakui sebagai negara yang sah. Lalu pada 1 September 1945, PB XII menyatakan bergabung dengan Republik Indonesia," terangnya saat dihubungi Suara.com, Selasa (4/3/2025).

Menurutnya inikan kontradiksi antara apa yang disampaikan putra dalem PB XIII. Walaupun alasan statemen itu kekecewaan terhadap kondisi pemerintah tetapi statemen itu bisa menjadi serangan balik terhadap Keraton Solo.

"Akhirnya yang membully dan memberikan catatan negatif itu banyak sekali. Yang dibully itu institusi keraton, banyak kalimat-kalimat negatif terhadap keraton muncul, padahal yang berbicara itu hanya anak seorang raja," ungkap dia.

Surojo menjelaskan dampak dan gaungnya itu luar biasa secara nasional. Sehingga stigma-stigma negatif terhadap keraton muncul, ada efek sosial yang lain.

"Tetapi efek sosial ini tidak sebanding dengan stigma negatif terhadap keraton. Padahal ini bukan pernyataan resmi lembaga, beliau menyampaikan itu tidak atas nama perwakilan lembaga. Itu repotnya di situ, padahal itu sudah terlanjut mencuat akhirnya banyak publik yang membuat stigma negatif," jelasnya.

Baca Juga: Catat Lur! Link Download Logo Resmi HUT ke-280 Kota Solo Tahun 2025 Format PNG

Bahkan ini bisa menjadi preseden buruk pemerintahan yang sekarang ini terhadap keraton. Di mana pandangan pemerintah terhadap keraton semakin negatif, karena Republik Indonesia itu sebagian wilayahnya adalah eks nagari Keraton Surakarta yang sekarang ini belum dikembalikan status keistimewaannya.

"Akhirnya perjuangan untuk mengembalikan status menjadi Daerah Istimewa Surakarta (DIS) ini semakin jauh dari ekspetasi semula. Kalau tadinya DIS mulai untuk diadakan upaya-upaya agar pemerintah mengembalikan status DIS, tapi dengan adanya kejadian kemarin bisa menjadi dua imbas, bisa imbas positif dan negatif," papar dia.

"Yang kita takutkan itu imbas negatif dari pemerintah. Ini bisa dijadikan alasan pemerintah untuk tidak segera mengembalikan status DIS," lanjutnya.

Menurutnya, cuitan itu sangat merugikan keraton dan efeknya sudah nasional. Harusnya meski kecewa dengan kondisi yang ini, kata-katanya tidak seperti itu.

"Kalau kecewa pakai bahasa yang to the point saja, jangan malah pakai kata-kata seperti itu. Kalau seperti itu membuat dampak luar biasa, efeknya besar," tandas dia.

Surojo menambahkan beliau menulis seperti itu menggunakan nama KGPAA Hamangkunegoro. Seumpama menggunakan Mustiko mungkin tidak begitu pengaruh.

"Kalau sudah menggunakan nama gelar atau putra mahkota. Itu mau tidak mau melekat, akun yang namanya KGPAA Hamangkunegoro itukan jabatan putra mahkota dan calon raja. Mungkin beliau berpikir dampaknya tidak seperti itu, jadi sangat menyayangkan sekali," pungkasnya.

Kontributor : Ari Welianto