Adik PB XIII Sentil KGPAA Purbaya Soal 'Nyesel Gabung Republik': Nggak Baik untuk Keraton Solo!

SuaraSurakarta.id - Adik raja Keraton Solo Sri Susuhunan Paku Buwono atau PB XIII, GKR Wandansari Koes Moertiyah (Gusti Moeng) ikut mengomentari status putra PB XIII, KGPAA Purbaya yang viral dan menjadi sorotan publik.

Gusti Moeng mengaku belum sempat membaca unggahan sang putra mahkota itu secara pasti. Namun dirinya sudah mengetahui jika unggahan itu sudah ramai di grup putra-putri Mataram.

Seperi diketahui, Gusti Purbaya menulis dan memposting di media sosial (medsos) 'Nyesel Gabung Republik' dan 'Percuma Republik Kalau Cuma untuk Membohongi'.

"Saya tidak tahu postingan yang lengkap seperti apa. Dalam rangka apa beliau bicara seperti itu," ujarnya saat dihubungi, Minggu (2/3/2025).

Baca Juga: Kubangan di Lahan Kosong Kartasura Jadi Magnet Baru, Ratusan Pemancing Berburu Lele

Gusti Moeng menyayangkan adanya postingan tersebut dan membuat pandangan terhadap keraton tidak baik.

Harusnya kalau bicara dan menulis seperti itu ada dasarnya, apalagi yang bersangkutan itu merupakan sarjana hukum.

"Iya itu sangat nggak baik dampaknya untuk keraton. Katanya sarjana hukum, pastinya kalau bicara harus diterangkan, kenapa bicara seperti itu, hukumnya seperti apa, harusnya kan seperti itu," ungkap dia.

Menurutnya pernyataan itu lebih pribadi bukan ada keraton. Karena tidak menyampaikan dasar hukumnya dan tidak bicara dengan keluarga dulu.

"Itu lebih pribadinya pernyataannya itu. Tidak ada dasar hukumnya dan tidak bicara sama keluarga dulu, gaco menyampaikan gitu," ungkapnya.

Baca Juga: Tingalan Dalem Jumenengan ke-21 PB XIII Berlangsung Khidmat, Keraton Solo Ungkap Modifikasi

Gusti Moeng menjelaskan di dalam maklumatnya sinuhun saja kan, semua urusan keraton langsung ke pemerintah pusat.

Makanya putra putri keraton kalau menghadapi sudah menghadapi situasi seperti ini pasti sudah harus menyiapkan landasan-landasan hukumnya untuk berbicara dengan pemerintah pusat.

"Saya sendiri, tahun kemarin itu ada mahasiswa baru selalu bertanya bagaimana hubungannya keraton dengan pemerintah. Saya sampaikan bahwa memang negara masih punya hutang terhadap Surakarta dengan mengembalikan daerah istimewa itu," kata dia.

Dikatakannya kalau semua mengikuti video atau film PB XII, bahwa diwanti-wanti beliau kepada ayahandanya PB XI. Hati-hati untuk perjalanan waktu itu keadaan itu gelap.

"Gelap itu terjemahannya kan banyak, cuma kalau saya yang mengikuti perkembangan keraton yang berkomitmen untuk menjaga dan bahkan sudah ada putusan hukum tetap untuk keraton dengan lembaga dewan adat," paparnya.

Pastinya komitmen yang disampaikan oleh PB XII, lanjut dia, harus dijaga sebagai anak keturunannya. Kalau ada yang belum dilaksanakan atau dipenuhi oleh negara benar, karena ada beberapa setelah sinuhun itu menyatakan menggabungkan keraton ke republik.

"Itukan diikuti dengan adanya perpres 29 tahun 1964, yang mana garis besarnya keseluruhan dari perpres itu. Semua kebutuhan keraton kan dipenuhi oleh negara. Juga kalau merujuk belakang lagi dengan adanya PP 16/SD/1946, waktu itu keadaan Indonesia sangat darurat dan jika keadaan pulih kembali akan dikembalikan lagi dengan UU Keistimewaan Surakarta," jelas dia.

"Kalau pandangan kami, itu semua sudah kami lakukan untuk meminta kepada MK untuk dikembalikan Keistimewaan Surakarta," pungkasnya.

Kontributor : Ari Welianto