SuaraSurakarta.id - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Solo digoyang isu dugaan dana bantuan politik (Banpol) yang menguap sejak 2019.
Sejumlah kader PSI Kota Solo buka suara dan menyebut sejak 2019 silam penggunaan dana mencapai ratusan juta itu tak jelas penggunaannya.
Salah seorang kader DPD PSI Solo, Dimas Bambang Laksono Putro mengaku, banyak kader yang mempertanyakan penggunaan dana Banpol tersebut. Bahkan, belakangan makin menguat hingga melakukan desakan untuk dilakukan trasparansi dari pengurus DPD PSI Kota Solo.
"Sejak 2019, alokasi dana itu gak jelas. Kalau gak percaya, tanyakan ke masing-masing lima DPC PSI Kota Solo," tandas Dimas, Selasa (9/4/2024).
Dikatakan, pihaknya telah berupaya untuk menanyakan alokasi dana yang dicairkan melalui Kantor Kesbangpol Kota Solo. Namun, selalu saja tak mendapat jawaban.
"Terakhir kemarin, saat dilakukan pertemuan. Saya sempat menanyakan hal tersebut (masalah alokasi dana Banpol-red), malah saya dikatain berisik. Lalu, saya suruh tanya langsung ke Yogo (Ketua DPW PSI Jateng yang sebelumnya sebagai Ketua DPD PSI Kota Solo)," ungkap Dimas.
Mendapat jawaban tersebut, dirinya justru mempertanyakan terkait struktur kepartaian berlambang mawar merah tersebut.
"Saya kan cuma kader. Ada strukturalnya, meningkat ke atas. Lha masak, saya suruh langsung ke Yogo. Ini gak solutif, kami hanya ingin tahu itu," tegasnya.
Menurutnya, selama lima tahun terakhir kondisi DPC PSI di lima kecamatan Kota Solo sangat memprihatinkan. Tak adanya kegiatan yang didukung anggaran dari DPD, terpaksa masing-masing kader merogoh kocek untuk terjun ke lapangan.
Baca Juga: Driver Ojol Asal Solo Lolos Anggota DPRD: Ngaku Masuk Politik Gara-gara Jokowi
"Permintaan kader itu sebenarnya gampang mas, intinya transparansi anggaran di internal PSI Solo. Kalau caranya seperti ini, ya kan gak adil," ungkapnya.
Dimas menerangkan, dalam pertemuan internal partai tersebut juga pengurus PSI yakni Muh Bilal (Wakil Ketua DPW PSI Jateng), Tri Mardiyanto (Sekretaris DPD PSI Solo), dan Mukti Junianto (anggota struktural DPD PSI Solo)
Hal senada juga diungkapkan oleh kader PSI kota Solo, Alexander Tejo Wibowo. Mantan Ketua DPC PSI Jebres tahun 2019-2021 ini mengaku, sama sekali tidak mengetahui pencairan dana dari Kesbangpol Kota Solo. Sedangkan, untuk alokasi di wilayahnya juga tidak ada sama sekali.
"Saat kepengurusan saya selama dua tahun, dana di DPC itu nihil. Gak ada sama sekali, bantuan dari DPD. Sehingga, kami terpaksa iuran," ujarnya.
Disinggung keinginan dirinya, pria yang akrab disapa Alex ini mengaku, alokasi dana dari Kesbangpol dapat digunakan untuk membesarkan PSI di Kota Solo.
"Harusnya kan transparan, ini dari DPD ke DPC ada sekian (alokasi anggaran). Jadi semua sama-sama tahu. Begitu juga, laporan pertanggung jawaban. Semua kader juga dapat mengakses untuk penggunaan anggaran tetsebut," harapnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 7 Mobil Bekas Favorit 2025: Tangguh, Irit dan Paling Dicari Keluarga Indonesia
- 25 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 1 November: Ada Rank Up dan Pemain 111-113
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 5 Bek Kanan Terbaik Premier League Saat Ini: Dominasi Pemain Arsenal
Pilihan
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
-
5 HP RAM 12 GB Paling Murah, Spek Gahar untuk Gamer dan Multitasking mulai Rp 2 Jutaan
-
Meski Dunia Ketar-Ketir, Menkeu Purbaya Klaim Stabilitas Keuangan RI Kuat Dukung Pertumbuhan Ekonomi
-
Tak Tayang di TV Lokal! Begini Cara Nonton Timnas Indonesia di Piala Dunia U-17
-
Mahfud MD Bongkar Sisi Lain Sri Mulyani: Sebut Eks Menkeu 'Terlalu Protektif' ke Pegawai Bermasalah
Terkini
-
Beredar Kabar Bakso Remaja di Solo Diduga Gunakan Bahan Non Halal
-
Persis Solo Tumbang Lawan Persebaya, Peter De Roo Ngeluh Soal Ini
-
Soal Penerus PB XIII, Ini Komentar Keluarga Keraton Solo
-
Dibuka untuk Umum, Ini Momen Ratusan Siswa Melayat PB XIII di Keraton Solo
-
Bareskrim Polri Bongkar Sindikat Pengoplos Gas di Sukoharjo, Kerugian Negara Capai Rp 5,4 Miliar