Bupati Sukoharjo Berang Tembok Bekas Keraton Kartasura Dirobohkan, Minta Asal-usul Sertifikat Ditelusuri

SuaraSurakarta.id - Kasus pembongkaran tembok pagar bekas Keraton Kartasura berbuntut panjang.

Setelah Polres Sukoharjo bakal memeriksa dua orang berkaitan dengan kasus itu, kini giliran Bupati Sukoharjo, Etik Suryani.

Bahkan orang nomor satu di Kota Jamu itu langsung bertemu dengan pemilik lahan Baharudin saat meninjau lokasi di Kampung Krapyak Kulon, Kelurahan/Kecamatan Kartasura, Sabtu (23/4/2022) siang.

"Tadi malam baru dapat berita ini. Saya sangat kecewa dan menyayangkan mengapa selaku warga bisa melakukan tindakan itu," tegas Etik kepada awak media.

Dia memaparkan, seharusnya pemilik lahan lebih dulu mempelajari status tembok tersebut sebelum membongkarnya hingga menimbulkan polemik.

Etik juga menyebut bahwa alasan yang diutarakan Baharudin sebatas membersihkan agar lebih menarik dipandang tak masuk akal.

"Kalau runggut sebagai warga masyarakat kan bisa kerja bakti biar kelihatan enak," jelas dia.

Etik pun heran mengapa status tanah yang ada di dalam tembok bisa diatasnamakan secara pribadi. Karena sepengetahuannya, tanah di dalam keraton tidak bisa disertifikatkan.

"Nanti akan ditelusuri dulu asal usul serfikat itu. Harapan kami bisa diselesaikan sesuai aturan yang ada," kata Etik Suryani.

Baca Juga: Geger Tembok Pagar Bekas Keraton Kartasura Dijebol, Ini Dalih Pemilik Lahan

Sebelumnya, Polres Sukoharjo langsung bergerak cepat menangani kasus dibongkarnya pagar bekas Keraton Kartasura, Kamis (21/4/2022) kemarin.

Ada dua orang diperiksa dua orang dalam kasus pembongkaran pagar yang sudah berusia lebih 100 tahun. Kedua orang yang dimintai keterangan adalah pemiliki lahan dan operator alat berat.

Kapolres Sukoharjo, AKBP Wahyu Nugroho Setyawan mengatakan telah mendapat informasi terjadi pembongkaran atau perusakan di wilayah Kartasura.

Tim Reskrim dan Polsek Kartasura pun langsung diturunkan dalam kejadian ini.

"Langkah awal kita amankan dan pasang garis polisi. Pemilik lahan dan operator alat berat kita mintai klarifikasi dan keterangan," jelas Wahyu Nugroho.