SuaraSurakarta.id - Putri Sinuhun PB XII, GKR Wandansari atau Gusti Moeng murka usai menyaksikan tembok pagar bekas Keraton Kartasura dibuldozer.
Dirinya menegaskan akan melangsungkan jalur hukum terkait dengan perusakan bangunan yang masuk dalam kategori benda cagar budaya (BCB) tersebut.
"Sejak kemarin sore itu terjadi pembuldoseran. Lahan di dalam bekas Keraton Kartasura yang dimana ini sejarahnya tempat untuk penyimpaman obat," kata Gusti Moeng kepada Suarasurakarta.id, Jumat (22/4/2022).
Selain itu, Gusti Moeng yang sebagai Ketua Lembaga Dewan Adat Keraton Kasunanan Surakarta ini akan melakukan penelusuran asal muasal kejadian tersebut.
"Nah, enggak tahu ini baru kami akan telusuri apa dasar mereka berani membuldoser lahan yang di dalam sampai ke tembok ini. Apakah karena dia merasa serifikat tanah yang dia miliki itu termasuk tembok bekas keraton ini. Untuk itu akan kita telusuri," jelas Moeng.
Dirinya juga mempertanyakan orang yang terlibat dalam perobohan pagar itu tersebut apakah memang tidak tahu adanya undang undang cagar budaya."Apakah pura pura tidak tahu, dan ini sudah merupakan pelanggaran berat," tandasnya.
Supaya patuh terhadap aturan, dirinya juga akan memproses secara hukum atas kejadin tersebut. Selain itu, dirinya juga mengungkapkan bahwa undang undang tersebut dibikin untuk melindungi cagar budaya itu sendiri.
"Kalau tidak diterapkan dan semaunya sendiri ya akan hilang warisan budaya leluhur kita," tegas mantan Anggota DPR RI tersebut.
Selajutnya dirinya juga akan menelusuri dari awal siapa pemilik lahan itu bisa mempunyai lahan, hingga bisa mendapatkan sertifikat atau surat pegangan tanah tersebut.
Baca Juga: Tradisi Sadranan Jelang Bulan Ramadhan di Bekas Keraton Kartasura, Ini Sejarah dan Perkembangannya
"Ya mungkin tanah tanah didalam tembok ini adalah kesalahan pejabat pejabat keraton dulu, selama sejak republik berdiri sampai sekarang, pengalihan status tanah kepada siapa. Itu pasti kesalahan terhadap pejabat yang dulu," tuturnya.
Gusti Moeng juga menjelaskan bahwa keraton tersebut bukanlah dimiliki pejabat atau raja sekalipun, melainkan keluarga besar trah Mataram.
"Keraton ini bukan dimiliki pejabat ataupun raja namun ini adalah kolektif milik dinasti Mataram. Yang dimana kalau saya ini sebagai anak raja sebagai pewaris tapi tidak bisa mewarisi," tegasnya.
Kontributor : Budi Kusumo
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Cushion Terbaik dan Tahan Lama untuk Kondangan, Makeup Flawless Seharian
- 5 Sepeda Lipat Murah Kuat Angkut Beban hingga 100 Kg: Anti Ringkih dan Praktis
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- 5 Body Lotion untuk Memutihkan Kulit, Harga di Bawah Rp30 Ribu
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
Pilihan
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
-
Habis Kesabaran, Rossa Ancam Lapor Polisi Difitnah Korban Operasi Plastik Gagal
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
Terkini
-
Syok! 7 Fakta Truk Boks Tabrak 6 Kendaraan di Kartasura, Nyaris Ada Korban Jiwa
-
Estimasi Total Biaya Kuliah di Fakultas Kedokteran UNS 2026: Setara dengan Harga Mobil LCGC?
-
Duh! Persis Solo Punya Tunggakan Hutang Rp1,5 Miliar ke Pemkot dari Sewa Stadion Manahan
-
Geger Politik! PSI Klaim 20 Anggota DPR Aktif Pindah Haluan, Efek Jokowi Jadi Magnet Kuat?
-
Pendidikan Asrama Gratis: Siswa Makan 3 Kali Sehari, Punya Tempat Tidur hingga Tumbler