Kasus Menunggaknya Gaji Pemain Persis Solo Harus Jadi Pembelajaran Para Pemain Profesional

SuaraSurakarta.id - Nama Persis Solo harus tercoreng dengan munculnya kasus menunggaknya pembayaran gaji pemain musim lalu. 

Namun demikian, Persis Solo berkomitmen akan membantu para pemain tersebut untuk menuntut haknya kepada manajemen Laskar Sambernyawa yang terdahulu. 

Menyadur dari Solopos.com, dengan melihat kasus pemain Persis Solo tersebut menjadi momentum bagi pemain untuk lebih memahami kontrak mereka.

Pemain diminta tak silau dengan nominal gaji sehingga tidak memperhatikan klausul dan kelengkapan lain dalam perjanjian.

Baca Juga: Gaji Ditunggak, 18 Mantan Pemain Persis Solo Laporan ke APPI

Di sisi lain, klub diminta menjunjung tinggi  keadilan dan transparansi dalam proses kontrak pemain.

Seperti diketahui, Asosiasi Pesepak Bola Profesional Indonesia (APPI) menerima aduan dari 18 pemain Persis soal tunggakan gaji musim lalu.

Salinan Kontrak

Namun APPI hanya dapat memproses laporan tujuh pemain lantaran 11 pemain lainnya tak memiliki salinan kontrak.

Salinan kontrak tersebut penting untuk lampiran saat mengajukan gugatan hubungan industrial melalui National Dispute Resolution Chamber (NDRC) Indonesia.

Baca Juga: Tunggak Gaji, APPI Minta Manajemen Persis Selesaikan Sengketa Kepengurusan Lama

Para pemain pun dipersulit saat meminta salinan kontrak. Hal ini tentu merugikan 11 pemain yang mestinya dapat turut memperjuangkan hak bersama tujuh pemain lain.

Tokoh Pasoepati yang juga agen pemain, M. Badres, mengatakan belum semua pemain memiliki pemahaman baik terhadap klausul kontraknya.

Menurut Badres, sebagian pemain cenderung hanya melihat nominal kontrak sebelum memberi tanda jadi.

“Mereka langsung membuka lembar terakhir karena tergiur dengan angka kontraknya. Sangat jarang pemain menanyakan seputar hak dan kewajiban mereka sebelum penandatanganan kontrak,” ujarnya saat dihubungi Solopos.com, Selasa (17/8/2021).

Segan Bertanya

Badres mengatakan rasa segan untuk bertanya juga menjadi faktor lain yang membuat pemain tidak memahami hak mereka.

Terkait problem salinan kontrak, FIFA sejatinya sudah memberikan panduan dalam Standar Minimum Kontrak Pesepak Bola Profesional.

Dalam aturan itu, setiap pihak yang tercantum pada kontrak harus memiliki salinan atas kontra tersebut.

Salinan yang sama juga harus dkirimkan pada badan penyelenggara kompetisi dalam hal ini PSSI dan PT Liga Indonesia Baru (LIB).

“Mestinya klub dan pemain sama-sama saling menjaga demi kebaikan bersama. Semoga dengan kejadian ini pemain lebih melek kontrak,” ujar Badres.

Executive Committee APPI, Riyandi Angki, mengatakan masih banyak pesepak bola yang tidak memiliki salinan kontrak.

Selain Persis, pihaknya mencatat klub seperti PSM Makassar dan Mitra Kukar tak memberikan salinan kontrak pada pemain.

“Ini jelas melanggar peraturan FIFA. Tidak adanya salinan kontrak juga sangat merugikan pemain karena mereka tidak dapat menyelesaikan kasusnya melalui NDRC. Kami minta semua klub segera menaati aturan,” ujar Angki dalam pernyataan resmi APPI.