Pembebasan Lahan Tol Solo-Jogja di Klaten Bermasalah, Kades Tolak Tanda Tangan

SuaraSurakarta.id - Proses pembangunan tol Solo-Jogja sepertinya mengalami kendala. Salah satunya masalah pembebasan lahan di Desa Kadirejo, Kecamatan Karanganom, Klaten. 

Musyawarah penetapan bentuk ganti rugi lahan tol Solo-Jogja di Desa yang berada di Klaten ini dinilai masih menyisakan masalah.

Dilansir dari Solopos.com, Kepala Desa (Kades) Kadirejo Klaten, Agus Widodo, pun enggan membubuhkan tanda tangan persetujuan atas hasil musyawarah tersebut.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, lahan terdampak jalan tol Solo-Jogja di Desa Kadirejo, mencapai 92 bidang.

Baca Juga: Kapok! Polisi Tetapkan Pemuda Klaten yang Bugil di Atas Motor

Total luas 92 bidang lahan itu 9 hektare. Seluruh lahan terdampak jalan tolSolo-Jogja berupa areal pertanian. Sekitar 32 warga Kadirejo telah mengikuti musyarawah penetapan bentuk ganti kerugian jalan tol Solo-Jogja di Balai Desa Jungkare, Karanganom, Jumat (28/5/2021).

Pada kesempatan itu, warga Kadirejo, Klaten, terdampak jalan tol Solo-Jogja mempertanyakan perhitungan uang ganti rugi yang tak sesuai dengan ketentuan ke pemdes setempat.

Hal itu terutama terkait ganti rugi tanaman yang dihitung secara gelondongan. Padahal, warga menginginkan penjelasan berapa nilai uang ganti rugi tanaman secara terperinci untuk setiap lahan terdampak jalan tol Solo-Jogja.

Tim pembebasan lahan hanya menyebutkan nominal harga tanaman rata-rata senilai Rp4 juta-Rp5 juta per patok. Hal itu tanpa disebutkan jumlah dan jenis tanaman secara terperinci.

Tunggu Informasi Yang Lebih Jelas

Baca Juga: DPRD Alokasikan Rp 300 Miliar untuk Pembebasan Lahan Jalan Pendekat Pulau Balang

Sebelum 32 warga Jungkare, sebanyak 60 warga telah terlebih dahulu mengikuti musyawarah penetapan bentuk ganti rugi lahan tol Solo-Jogja wilayah Klaten di Gedung Srikandi Kadirejo. Saat itu tak ada warga yang menanyakan terkait ganti rugi tanaman secara terperinci.

"Info awal itu setiap tanaman juga perlu diperrinci. Misalnya ada berapa pohon sengon, pohon pisang, dan lainnya. Sehingga jelas semuanya. Kami juga tak memperoleh penjelasan dari tim pembebasan lahan. Makanya, kami tak membubuhkan tanda  tangan saat musyawarah itu," kata Kades Kadirejo, Agus Widodo, di kantornya, Senin (7/6/2021).

Agus menegaskan ia bukannya menolak proyek tol. Tapi, ia menunda tanda tangan hingga memperoleh informasi yang jelas terlebih dahulu. Agus Widodo berharap pelaksanaan musyawarah penetapan ganti rugi dilakukan secara gamblang agar tak muncul gejolak di tengah masyarakat.

Hal itu termasuk perincian ganti rugi tanaman di lahan milik warga yang terdampak jalan tol Solo-Jogja wilayah Klaten. Jauh sebelum musyawarah berlangsung, kata Agus, tanaman milik warga sudah didata secara terperinci. Ia pun hadir saat itu.

Termasuk dari Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan [DPKPP] Klaten. Jika muncul pertanyaan dari warga berapa perincian tanaman yang diganti rugi, Agus menilai hal itu wajar.

Kades Mendatangi Kantor BPN Klaten

"Terlebih di desa tetangga [Desa Brangkal] itu disebutkan terperinci. Tapi, di sini tidak seperti itu. Ketika ada penjelasan detail dan memang ketentuannya seperti itu, sebenarnya warga juga bisa menerima. Sayangnya, sampai sekarang tak ada penjelasan," katanya.

Sebelumnya, sejumlah kades yang wilayahnya terdampak jalan tol Solo-Jogja menggeruduk kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Klaten, Kamis (3/6/2021) pukul 10.00 WIB.

Kedatangan para kades itu untuk mempertanyakan perhitungan uang ganti rugi (UGR) lahan terdampak tol Solo-Jogja wilayah Klaten yang dinilai tidak jelas sehingga menimbulkan keresahan sekaligus gejolak di tengah masyarakat.

Para kades menyuarakan aspirasi warganya yang mempertanyakan tentang perincian ganti rugi lahan terdampak jalan tol Solo-Jogja. Hal itu agar ganti rugi dihitung secara detail, yakni mencakup tanaman di lahan terdampak.