Kasus Pungli Penarikan Zakat, Gibran Turun Langsung Kembalikan Uang

SuaraSurakarta.id - Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka secara langsung mengembalikan uang hasil pungutan yang dilakukan oleh anggota Linmas dan Lurah Gajahan berinisial S Kecamatan Pasar Kliwon kepada warga yang sebagian besar pemilik toko, Minggu (2/5/2021).

Didampingi Camat Pasar Kliwon Ari Dwi Daryatmo menyusuri dan  mendatangi satu persatu di kios toko di kawasan Coyudan untuk mengembalikan uang sesuai nominal yang diberikan. Kepada pemilik toko putra sulung Presiden Jokowi ini meminta maaf langsung kepada pemilik atas kejadian ini. 

Gibran meminta kepada para pemilik toko untuk tidak memberikan jika ada pihak kelurahan yang meminta pungutan meski ada surat dan tanda tangan dari lurah. Kalau bisa surat dan petugas yang meminta di foto dan segera dilaporkan tidak perlu takut.  

Ada sekitar 145 toko yang dimintai uang dengan jumlah total itu Rp11,5 juta.  "Yang jelas ini tidak boleh. Hari ini bersama Pak Camat akan mengembalikan uangnya satu persatu kepada warga," terang Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka saat ditemui di sela-sela mengembalikan uang pungutan kepada pemilik toko di wilayah Gajahan, Minggu (2/5/2021).

Gibran menegaskan, yang tradisi-tradisi jelas seperti ini tidak boleh diteruskan. Langkah tegas yang dilakukan telah mencopot dan membebastugaskan Lurah Gajahan per Senin (3/5/2021). Untuk proses selanjutnya diserahkan ke Inspektorat dan dinas terkait.

"Kita harus membiasakan diri yang benar, jangan membenarkan sesuatu yang sudah biasa. Itu loh, tradisi pungli kok dibiarkan, ini tidak bisa dan harus dipotong tidak boleh seperti itu," ungkapnya.  

Ia pun akan mengecek di semua kelurahan apakah ada kasus yang sama seperti di Kelurahan Gajahan. Biasanya kalau sudah ada yang ketahuan seperti ini, nanti kelurahan yang lain akan bersuara. 

"Jangan harap lurah-lurah dan camat-camat punya mainsite seperti ini. Kita itu pelayanan publik harusnya tidak seperti ini. Saya akan cek di kelurahan-kelurahan lain juga," tegas dia. 

Dalam suratnya itu pungutan tertulis jelas zakat, shodaqoh, dan fitrah, itu tidak boleh. Karena sudah ada lembaganya sendiri yaitu Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). "Itu sudah menyalahi aturan. Lurah ikut tanda tangan, itu makin salah," tandasnya. 

Baca Juga: Oknum Guru Wanita Ini Bikin Gibran Murka, Ada Apa?

Camat Pasar Kliwon, Ari Dwi Daryatmo mengatakan untuk anggota Linmas masih akan dikaji lagi bersama Satpol PP dan sudah diberi surat peringatan. Untuk lurah sudah diserahkan ke tingkat kota. 

"Lurah sudah kita panggil untuk klarifikasi dan ini merupakan inisiatif dari Linmas untuk menyejahterakan. Sebenarnya Pak Lurah sudah dua kali berusaha untuk tidak tanda tangan karena dengan situasi seperti ini banyak pengusaha yang belum bisa bangkit. Tapi untuk ketiga kalinya, Pak Lurah tanda tangan karena mungkin merasa kasihan atau sebagainya,"  ungkap dia. 

Diakuinya memang untuk Linmas tidak mendapatkan THR saat lebaran. Untuk kesejahteraan Linmas itu dasarnya upah,  jadi setiap mereka bekerja selama 8 jam ada standarisasi. 

Kalau komandan peleton (danton) itu Rp75.000,  wakil danton Rp72.500, sedangkan untuk anggotanya Rp70.000 setiap 8 jam. Kemudian dikalikan selama satu bulan, kalau masuk terus bisa dapat Rp2.1 juta. 

"Selama ini tidak ada THR dan setahu saya baru kali ini terjadi, mungkin yang lebih tahu pemilik tokonya. Kalau di kelurahan-kelurahan lain belum ada, seperti arahan wali kota kalau ada warga diharap lapor," sambungnya. 

Sementara itu salah satu pemilik toko Nining Nur Oktavia mengaku setiap mau lebaran ditariki uang oleh petugas dengan membawa surat. Terus nanti disuruh tanda tangan sama nominal uangnya disuruh nyatet.