- Presiden ke-7 RI Joko Widodo meyakini PSI mampu menembus parlemen pada Pemilu 2029 mendatang.
- Sekjen PSI Raja Juli Antoni menyatakan partainya siap menghadapi berapa pun ambang batas parlemen.
- Sejumlah partai politik menyampaikan pandangan berbeda mengenai wacana kenaikan ambang batas parlemen untuk Pemilu 2029.
SuaraSurakarta.id - Presiden ke-7 RI Joko Widodo tetap optimistis Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mampu menembus parlemen pada Pemilu 2029, meski besaran ambang batas parlemen atau parliamentary threshold untuk pemilu mendatang masih belum diputuskan.
Optimisme tersebut disampaikan Jokowi saat ditanya mengenai peluang PSI masuk DPR apabila ambang batas parlemen dinaikkan menjadi 5-7 persen.
Jokowi mengatakan, PSI saat ini memang masih berada di luar parlemen. Karena itu, menurut dia, yang terpenting bagi partai tersebut adalah bekerja keras menghadapi Pemilu 2029.
“Kalau PSI ini kan masih nonparlemen. Jadi yang paling penting ya semuanya bekerja keras,” kata Jokowi saat ditemui, Kamis (24/9/2026).
Baca Juga:Jokowi akan Hadir di Sidang Tahunan MPR RI dan Upacara HUT RI ke-81, Sudah Siapkan Baju Adat
Ketika kembali ditanya apakah PSI tetap berpeluang masuk Senayan jika ambang batas parlemen dinaikkan, Jokowi menegaskan bahwa angka *parliamentary threshold* untuk Pemilu 2029 hingga kini belum ditentukan.
“Ya ambang batasnya berapa, kan belum diputuskan. Optimis, optimis,” ujar Jokowi.
Jokowi menyerahkan pembahasan mengenai besaran ambang batas parlemen kepada DPR RI, khususnya fraksi-fraksi yang ada di parlemen, serta pemerintah.
Menurut dia, berapa pun angka yang nantinya disepakati tidak perlu dipersoalkan selama menjadi keputusan yang dianggap terbaik bagi negara.
“Serahkan sajalah ke DPR, ke fraksi-fraksi yang ada di DPR. Kepada pemerintah, nantikan yang memutuskan beliau-beliau,” katanya.
Baca Juga:Jokowi Tantang dr Tifa, Kalau Yakin 100 Persen Ijazahnya Palsu: Buktikan di Persidangan!
Jokowi bahkan menyatakan tidak mempermasalahkan apabila ambang batas parlemen nantinya berada pada angka 5, 6, 7, bahkan 8 persen.
“Mau 5 oke, mau 6 oke, mau 7 oke, mau 8 oke,” tandas Jokowi sembari tertawa.
PSI Siap Hadapi Berapa Pun Ambang Batas
Sekretaris Jenderal DPP PSI Raja Juli Antoni mengatakan partainya juga siap menghadapi berapa pun besaran ambang batas parlemen yang nantinya ditetapkan untuk Pemilu 2029.
Raja Juli mengatakan PSI tidak memiliki kepentingan untuk mempersoalkan besaran *parliamentary threshold*, mengingat partainya saat ini belum memiliki kursi di DPR RI.
“Ya kami pada dasarnya kita tidak ada di parlemen, tidak ada di DPR ya. Apa pun yang diputuskan oleh parlemen, PSI insyaallah siap,” kata Raja Juli di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.
Menurut Raja Juli, PSI telah mengikuti dua kali pemilu dan akan kembali bertarung pada Pemilu 2029 dengan Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum.
“Apalagi insyaallah dengan pengalaman dua kali pemilu, sekarang ada Mas Kaesang sebagai Ketua Umum, dan kemudian Pak Jokowi insyaallah juga full meng-endorse PSI, insyaallah kami tidak ada masalah,” ujarnya.
Namun, Raja Juli menilai persoalan utama dalam perubahan ambang batas parlemen bukan hanya mengenai tinggi atau rendahnya angka yang ditetapkan.
Dia menyoroti perlunya formulasi yang tetap menjamin suara masyarakat yang diberikan kepada partai politik tidak kehilangan representasi di DPR.
Hal tersebut, menurut dia, berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai parliamentary threshold.
MK melalui Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 pada 29 Februari 2024 menyatakan ketentuan ambang batas parlemen sebesar 4 persen dalam Pasal 414 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tetap berlaku untuk Pemilu DPR 2024.
Namun, ketentuan tersebut dinyatakan konstitusional bersyarat untuk Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya. MK meminta adanya perubahan terhadap norma serta besaran ambang batas dengan mempertimbangkan kajian ilmiah, pencegahan suara terbuang, proporsionalitas antara suara dan kursi, partisipasi publik, serta kedaulatan rakyat.
“Yang jadi persoalan adalah keputusan MK ya, yang terang-terang mengatakan bahwa perlu ada formulasi yang lebih tepat agar suara rakyat itu tidak mubazir, suara rakyat tidak sia-sia,” kata Raja Juli.
Dia menyebut penerapan ambang batas 4 persen pada Pemilu 2024 menyebabkan sekitar 16 juta suara tidak terwakili dalam perolehan kursi DPR.
Meski demikian, Raja Juli memastikan PSI tetap mempersiapkan diri menghadapi Pemilu 2029 tanpa bergantung pada besaran threshold yang nantinya ditetapkan.
“Kalau lima persen kira-kira berapa? Jadi saya kira formulasi yang berkeadilan dan demokratis saya kira itu menjadi penting. Tapi bagi PSI insyaallah ya, berapa pun kami siap fight di 2029,” ujarnya.
Wacana Ambang Batas Naik
Wacana perubahan ambang batas parlemen kembali mencuat menjelang penyusunan revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Sejumlah partai politik telah menyampaikan pandangan berbeda mengenai angka parliamentary threshold yang akan diusulkan dalam RUU Pemilu.
Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Sugiono menyatakan partainya menyepakati ambang batas parlemen sebesar 5 persen.
Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun juga menyebut angka 5 persen sebagai usulan yang dinilai ideal untuk mendorong penyederhanaan partai politik di parlemen.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPP PAN Viva Yoga Mauladi menyatakan keberatan apabila ambang batas parlemen dinaikkan di atas 4 persen karena dinilai berpotensi bertentangan dengan putusan MK.
Berbeda dengan itu, Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh mengusulkan ambang batas parlemen dinaikkan menjadi 7 persen dengan alasan perlunya seleksi partai politik di parlemen demi efektivitas demokrasi.
Dengan demikian, besaran ambang batas parlemen untuk Pemilu 2029 masih menjadi bagian dari pembahasan revisi aturan pemilu. Di tengah tarik-menarik angka tersebut, Jokowi tetap menyatakan keyakinannya bahwa PSI dapat berupaya menembus parlemen pada Pemilu 2029.
Kontributor : Ari Welianto
