- Wali Kota Solo, Respati Ardi, menegaskan tidak ada gelombang pemutusan hubungan kerja bagi PPPK di lingkungan Pemkot Solo.
- Pemutusan hubungan kerja hanya dilakukan bagi pegawai berkinerja buruk atau yang tersangkut sanksi serta masalah hukum.
- Pemkot Solo memprioritaskan penambahan sekitar 200 tenaga pendidik guna meningkatkan mutu pendidikan dengan kondisi fiskal yang aman.
SuaraSurakarta.id - Wali Kota Solo, Respati Ardi memastikan tak ada gelombang pemberhentian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) karena anggaran melalui penerapan Undang-Undang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) di Pemkot Solo.
Pengurangan atau pemutusan hubungan kerja (PHK) pegawai memang bisa saja terjadi melainkan bukan karena alasan efisiensi anggaran. Namun disebabkan oleh beberapa faktor seperti berkinerja buruk dan pegawai yang menjalani proses hukum.
“Kita tidak ada gelombang PHK atau mengurangi anggaran. Kalaupun terjadi (PHK) karena alasan alasan tertentu seperti apabila ada kepegawaian yang memang menjalankan sanksi atau berkinerja buruk atau dasar lainnya dan bukan karena efesiensi anggaran,” kata Respati, Kamis (2/4/2026).
Respati juga menyampaikan kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) agar setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat mengoptimalkan pegawai yang sudah ada. Dan ke depan, kebutuhan pegawai akan diprioritaskan pada tenaga pendidik dan tenaga kesehatan.
Baca Juga:Respati Ardi Pastikan Stok BBM dan Elpiji Aman untuk Lebaran, Minta Masyarakat Tak Panic Buying
“Kami dari BKPSDM sudah menyampaikan dan saya sudah himbau untuk sedikit mungkin dan lebih mengefesienkan tenaga yang sudah ada. Dan kami akan memfokuskan terlebih dahulu nakes dan tenaga pendidikan. Selain itu kita tidak ada penambahan,” tuturnya.
Respati menyebutkan sektor pendidikan menjadi prioritas dalam penambahan tenaga kerja. Dan Pemkot Solo kini juga tengah bekerja sama dengan Universitas Sebelas Maret terkait peningkatan kualitas tenaga pendidik melalui Pendidikan Profesi Guru (PPG).
“Kita ada program PPG juga dengan UNS nanti guru paling banyak yang kita adakan. Nanti akan kita lihat di sana ada beberapa dari progam PPG ada yang PPPK dan macam-macam. Intinya kita fokus penambahan guru di Kota Solo,” terangnya
Saat ini tengah dibutuhkan ratusan guru untuk peningkatan mutu pendidikan di Kota Surakarta. Terkait hal tersebut, Respati memastikan kondisi keuangan Pemkot Solo aman untuk memenuhi kebutuhan ini.
“Kebutuhan sekitar 200-an guru. Tetapi nanti silahkan Disdik yang menjelaskan detail. Dan untuk anggaran insyaallah kita dalam kondisi fiskal yang aman,” imbuhnya.
Baca Juga:Kapolresta Solo: Safe House 110 Percepat Respon Laporan Tindak Pidana
