- Wali Kota Solo Respati Ardi menyatakan foto Gibran Rakabuming Raka di Balai Kota dan DPRD masih terpasang pada Senin (16/11/2026).
- Pemerintah Kota Solo menunggu aturan resmi yang berlaku sebelum mencopot foto mantan wakil presiden tersebut.
- Ketua DPRD Budi Prasetyo menjelaskan penggantian tidak otomatis karena masih menunggu proses usulan Hak Menyatakan Pendapat.
SuaraSurakarta.id - Meski sudah tidak lagi menjabat sebagai Wakil Presiden, namun foto Gibran Rakabuming Raka masih terpasang di Kantor Balai Kota Solo maupun DPRD Kota Solo.
Wali Kota Solo Respati Ardi mengatakan memang fotonya Gibran masih terpasang. Untuk pencopotan masih menunggu peraturan yang ada.
"Ya nanti kita sambil melihat nanti ada peraturan yang berlaku," terangnya saat ditemui, Senin (16/11/2026).
Menurutnya bersama DPRD juga mengikuti peraturan untuk pencopotan foto mantan Wali Kota Solo tersebut.
Baca Juga:Tutup Jalan Slamet Riyadi, Aliansi Mahasiswa Soloraya Teriakkan 'Prabowo-Gibran Penuh Kegagalan!'
"Kemarin juga disampaikan Pak Ketua DPRD juga, kita mengikuti peraturan. Kalau memang sudah saatnya pasti diganti," jelas dia.
Respati menjelaskan tidak akan mengikuti daerah-daerah lain yang sudah mencopot foto Gibran. Masih akan menunggu peraturan yang ada.
"Ya nanti akan kita tindak lanjuti segera," ungkapnya.
Sementara itu Ketua DPRD Kota Solo, Budi Prasetyo mengatakan proses penggantian presiden maupun wakil presiden tidak bisa dilakukan secara otomatis.
Saat ini, proses politik masih berjalan setelah adanya usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP).
Baca Juga:Demo di Rumah Jokowi, Massa Bawa Spanduk Gibran 'Anak Haram Konstitusi' Tuntut Mundur dari Wapres
"Kalau HMP, berarti prosesnya tidak otomatis berlanjut dengan surat yang kemarin disampaikan ke MPR maupun Presiden," kata dia.
Budi menyebut jika proses HMP dinyatakan memenuhi ketentuan maka tahapan selanjutnya akan mengikuti mekanisme yang diatur dalam undang-undang. Termasuk kemungkinan proses pemberhentian dan penggantian jabatan.
Terkait waktu yang diperbolehkan untuk menurunkan foto Gibran, pemerintah daerah mengacu pada ketentuan yang berlaku. Pemerintah tidak bisa menentukan sendiri hanya berdasarkan persepsi.
"Kalau kita sebagai pemerintah, tentu ada pertimbangan dan ketentuan yang harus kita perhatikan," paparnya.
Kontributor : Ari Welianto