- Sekolah Rakyat Berdaulat Yogyakarta menyelenggarakan diskusi lintas-generasi pada 16 Maret 2026 dihadiri akademisi dan aktivis muda.
- Prof. Baiquni mengkritik perjanjian ART dengan AS melanggar konstitusi karena kurangnya konsultasi DPR.
- Kaum muda merasa gelisah akibat kebijakan negara yang tidak responsif dan menguatnya krisis epistemik.
SuaraSurakarta.id - Sekolah Rakyat Berdaulat Yogyakarta menggelar ngabuburit diskusi lintas-generasi pada Senin (16/3/2026) bersama 30-an akademisi, aktivis, dan penggerak masyarakat sipil yang didominasi kaum muda.
Hadir sebagai penanggap: Ketua Dewan Guru Besar Universitas Gadjah Mada sekaligus tuan rumah, Prof. Dr. M. Baiquni, M.A.; serta Rektor Universitas Harkat Negeri, Sudirman Said.
Membuka diskusi, Prof Baiquni membunyikan alarm, “Negeri kita sedang tidak baik-baik saja!”.
Seperti diketahui, pada Senin (2/3/2026) bersama sejumlah guru besar dan civitas akademika Universitas Gadjah Mada, Prof. Baiquni mendeklarasikan pernyataan sikap atas penandatanganan perjanjian bilateral Agreement on Reciprocal Trade (ART) dengan Presiden Amerika Serikat. ART dinilai merugikan dan mengancam kedaulatan negara Indonesia.
Baca Juga:KPK Didesak Usut Hartanya, Begini Respon Jokowi
Dalam “Pemikiran Bulaksumur” itu Prof. Baiquni menyampaikan, “Karena tidak didasari oleh proses konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan pengesahan Undang-Undang (UU), maka ART melanggar konstitusi, yakni pasal 11 UUD 1945.
Juga pasal 10 UU 24/2000, pasal 84 UU 7/2014, dan Putusan Mahkamah Konstitusi No: 13/PUUXVI/2018. Kami menolak kebijakan luar negeri Indonesia yang berpihak pada agresor sebagaimana tercermin dari penandatanganan ART dan keikutsertaan Indonesia di Board of Peace yang merugikan kedaulatan Republik Indonesia itu.”
Menurut Prof Baiquni, garis “Indonesia bermartabat”, “Indonesia berdaulat”, dan “Indonesia berkonstitusi” harus terus ditegakkan.
"Semangat itu perlu didorongkan, terutama melalui ‘patok-patok epistemik’ seperti yang kita gelar sekarang,” tegasnya.
Menyinggung patok epistemik, Sudirman Said mengingatkan kaum terdidik akan tugas utamanya, yakni: tidak boleh diam manakala melihat hal-hal yang melenceng.
Baca Juga:Srawung Ben Ra Suwung: Membedah Pengalaman Puitis dalam Tema Terlambat Hujan di Bulan Juni
"Kita saat ini, imbuh Sudirman, sedang sangat butuh suluh berupa kepemimpinan intrinsik. Kota ini pernah punya itu, yakni Sri Sultan Hamengkubuwono IX dengan etosnya ‘Tahta untuk Rakyat’ yang ditopang oleh dua pilar: disiplin dan virtue (keluhuran). Tanpa yang dua itu, jalannya bernegara akan ugal-ugalan," jelas dia.
"Rambu-rambu bernegara diterabas, dilindas, atau ditekuk-tekuk sesuai keinginan. Risiko atas ugal-ugalan itu bukan nanti, tapi sudah. Sekarang kita sedang menyaksikan atau merasakannya langsung,” ujarnya.
Senada dengan itu, Pinurbo dari Forum 245 menguatkan, merdeka itu bukan dalam soal status kenegaraan saja, namun segenap warga negaranya pun harus merdeka secara epistemik agar tercipta keseimbangan tata-kelola antara negara dan rakyat.
Pengamat kebijakan Joko Susilo menyambung, tata-kelola hanya mungkin terjadi bila ruang publiknya kuat, kapasitas pengurus negaranya baik, dan keduanya saling menopang.
Dalam pandangan orang muda, belakangan ini makin menguat gejala “ilusi kelas menengah”.
"Ngapain berhemat atau menabung kalau ujung-ujungnya kami tahu pasti tidak akan mampu beli rumah?” kata aktivis Mohammad Fakhrurrozi.
