- Kubu PB XIV Purboyo menyatakan Keraton Kasunanan Surakarta sering rugi finansial meskipun menerima hibah pemerintah.
- Total dana hibah riil yang diterima Keraton dari pusat, provinsi, dan kota hanya sekitar Rp1 miliar lebih.
- Kebutuhan operasional tahunan keraton melebihi Rp20 miliar, sementara dana pemerintah tidak mencakup upacara adat.
SuaraSurakarta.id - Kubu Paku Buwono (PB) XIV Purboyo menyebut bahwa Keraton Kasunanan Surakarta masing sering nombok untuk operasional meski mendapatkan dana hibah dari pemerintah baik pusat, provinsi maupun kota.
Pasalnya dana hibah yang diterima keraton itu tidak seperti yang dibayangkan publik yang nilainya puluhan miliar.
"Terkait jumlah (dana hibah) tidak seperti yang diberitakan, yang sefantastis itu tidak. Nilainya itu hanya Rp 1 miliar sekian, tidak sampai puluhan miliar itu tidak," terang Juru Bicara PB XIV Purboyo, KPA Singonagoro, Senin (26/1/2026).
Singonagoro menjelaskan kebutuhan anggaran keraton dalam satu tahun itu kurang lebih sekitar Rp 20 miliaran. Jumlah itu bisa dihitung dana yang diterima dari pemkot, pemprov maupun pusat yang diberikan ke keraton berapa.
Baca Juga:LDA Keraton Solo Bantah Cucu PB XIII Aniaya Anggota Tim Pengamanan Kubu PB XIV Purboyo
"Kebutuhan kita dalam satu tahun itu lebih dari Rp 20 miliar. Bisa dihitung dari pemkot, dari pemprov itu hanya Rp 1 miliar sekian, tidak sampai Rp 2 miliar, tidak," ungkap dia.
Singonagoro mengatakan dana dari APBN yang diterima keraton itu dalam bentuk fisik. Itu seperti untuk Masjid Agung Surakarta.
"Ya memang kita dapat dari untuk Keraton Solo, nilainya juga cukup fantastis puluhan miliar. Tapi kita terimanya dalam bentuk fisik, dalam arti semua proses seperti lelang, penunjukkan kontraktor terus pembayarannya semuanya itu ditangan kementerian," paparnya.
"Itu bukan uangnya diserahkan Keraton Solo. Yang diterima oleh Keraton Solo hanya sekitar Rp 1 miliar sekian," lanjut dia.
Menurutnya totol dana dari pemkot dan pemprov itu sekitar Rp 1 miliar sekian. Kalau hanya pemkot saja dibawah Rp 300 juta, soalnya itu naik turun.
Baca Juga:Tedjowulan Mulai Ngantor di Keraton Surakarta, Fokus Awal Rembug Keluarga Besar Bagi yang Mau
"Untuk peruntukannya dana dari pemkot itu lebih buat belanja dan abdi dalem, seperti gaji," katanya.
Singonagoro menyatakan dana untuk kegiatan atau upacara adat keraton dari pemerintah tidak ada. Biasanya itu memakai dana pribadi atau swadaya keraton.
"Nggak ada, dana dari pemerintah untuk spesifikasi buat even tidak ada. Itu dari dana mandiri. Tentu jumlah yang kami terima dengan yang dikeluarkan buat acara, perawatan semuanya untuk sesaji, bunga, dupa dan segala macam itu masih jauh dari kurang dengan," jelas dia.
Kegiatan selama satu tahun itu, keraton masih banyak nomboknya. Makanya kalau keraton dituduh menerima dana sampai puluhan sampai ratusan miliar itu jelas sangat disayangkan.
"Yang jelas kami banyak menutupi untuk kegiatan-kegiatan di keraton. Seperti labuhan kiblat papat, itu kalau kayak mahesa lawung kita juga menyediakan kerbau yang nilainya lumayan terus pas suro dan mau puasa pasti ada nyekar-nyekar ke leluhur sampai luar daerah seperti di Madura," tandasnya.
"Tomboknya tentu kita sengkuyung bareng dari keluarga, kerabat hingga sentono," pungkas dia.
