7 Fakta Panas Kemelut Keraton Solo: Intervensi Pemerintah hingga Polemik Dana Hibah!

Baca 10 detik

Menteri Kebudayaan intervensi Keraton Solo untuk selamatkan cagar budaya, bukan urusan internal keluarga raja.
Pemerintah menunjuk Tedjowulan sebagai fasilitator musyawarah karena kondisi keraton terbengkalai akibat sengketa.
Polemik muncul mengenai dana hibah pemerintah yang dikelola melalui rekening raja, menimbulkan isu pertanggungjawaban keuangan.

SuaraSurakarta.id - Kemelut di Keraton Kasunanan Surakarta (Keraton Solo) kembali memanas dengan klarifikasi tegas dari Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon.

Dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI, Fadli membantah pemerintah mencampuri urusan internal keluarga keraton, melainkan demi menyelamatkan aset cagar budaya dan memastikan pertanggungjawaban keuangan negara.

Namun, pernyataan ini justru memicu polemik baru terkait dana hibah.

Berikut adalah 7 fakta panas yang terungkap dari kemelut Keraton Solo:

1. Pemerintah Intervensi untuk Selamatkan Cagar Budaya, Bukan Urusan Internal Keluarga

Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon. (bidik layar video)

Fadli Zon menegaskan bahwa kehadiran pemerintah di Keraton Solo bukan untuk mencampuri konflik internal antara pihak Pakubuwono (PB) XIV Purbaya dengan PB XIV Mangkubumi.

"Kita berusaha juga buat intervensi karena kalau nanti dianggap membiarkan, negara tidak hadir. Tapi kita intervensi terutama untuk cagar budayanya, tapi bukan untuk yang terkait dengan urusan internal keraton keluarga," kata Fadli.

2. Penunjukan Tedjowulan sebagai Fasilitator, Bukan Penentu Raja

KGPH Panembahan Agung Tedjowulan saat tiba dan ngantor di Keraton Kasunanan Surakarta. (Suara.com/Ari Welianto).

Terkait penunjukan Panembahan Agung Tedjowulan sebagai penanggung jawab pelaksana, Fadli menjelaskan bahwa posisi tersebut bukan untuk menentukan siapa yang berhak menjadi raja.

"Kami menunjuk Panembahan Agung Tedjowulan sebagai pihak yang nanti memfasilitasi musyawarah keluarga. Jadi tetap, kalau keputusan itu ada pada musyawarah di antara keluarga," ujarnya.

Penunjukan ini mendesak karena kekosongan kepemimpinan tunggal dan kondisi aset cagar budaya yang memprihatinkan.

3. Kondisi Keraton Terbengkalai Akibat "Saling Gembok"

Ilustrasi gembok keraton kasunanan surakarta diganti. [Suara.com/AI]

Salah satu alasan utama pemerintah harus turun tangan adalah kondisi fisik keraton yang terbengkalai parah.

"Saya sudah melihat kondisi Keraton Solo itu, bangunan-bangunan di belakang itu di luasan 8,5 hektar sebagai cagar budaya itu tidak terawat. Karena ada aksi saling menggembok, bahkan kita sudah membuat revitalisasi museum baru 25 persen, setelah itu digembok lagi," pungkas Fadli.

4. Polemik Dana Hibah Masuk Rekening Pribadi Raja